Lampung Barat (MDSNews)- Dalam rangka menyerap aspirasi serta manampung usulan masyarakat, delapan orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I kembali gelar reses di Balai Pekon Hanakau Kecamatan Sukau Kabupaten Lampung Barat Rabu (4/12/2024).
Ke-delapan anggota dewan yang hadir masing masing Hery Gunawan, Bambang Kusmanto, Bambang Dwi Saputra, Sumiyati, Nusirwan, Nopiardi dan Syukur Camat Sukau yang di wakili Sekcam Galih Pramono, selain itu cara tersebut juga di hadiri Plt Peratin Hanakau Sipendi, sejumlah aparatur pekon dan para Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh agama.
Dalam kesempatan itu, Ketua Tim Reses Heri Gunawan, selain memperkenalkan delapan anggota dewan juga menjelaskan, bahwa reses tersebut dilakukan guna menyerap keinginan atau usulan serta keluhan dari masyarakat.
“Dalam reses ini kita akan tampung keinginan dan usulan serta keluhan masyarakat,” ucap Heri Gunawan.
Hery juga berharap, agar masyarakat tidak kecewa jika keinginan tersebut tidak dapat terserap secara keseluruhan.
“Karena perlu diketahui bahwa reses kali ini menyerap usulan untuk anggaran 2026. Bukan anggaran 2025, karena di anggaran APBD tahun 2025 sudah ketuk palu atau sudah di sahkan tahun lalu,” imbuhnya.
Selain itu, Plt Peratin Hanakau Supendi, menyampaikan ucapan trimakasih kepada para anggota Legislatif, yang menggelar reses tersebut guna menyerap aspirasi dan berbagai usulan dari masyarakat tersebut.
“Semoga dalam kegiatan ini para anggota dewan yang menggelar reses itu dapat menampung serta memperjuangkan semua usulan dari masyarakat tersebut,” ujarnya.
Sejumlah usulan yang diajukan yaitu soal infrastruktur struktur diantaranya, penanggulangan banjir di sejumlah pemangku pembangunan drainase, perbaikan jalur Pemangku Sumber Sari – Way Heni, perbaikan jalur Pemangku Pardasuka – Balai Pekon dan banjir di Sumber Sari dan Pardasuka. Hal itu diutarakan oleh sejumlah tokoh diantaranya, Herawan Hamid, Taufik dan Wahyu Purnomo Aji.
Sementara usulan non infrastruktur seperti soal anjloknya nilai jual sayur – mayur, serta pengadaan pupuk bersubsidi yang telah dua tahun terakhir pihak Poktan tidak lagi mendapatkan pupuk subsidi. Sementara dibidang pendidikan pembangunan pagar di SDN 2 Hanakau lalu soal bantuan seperti PKH dan sebagainya.
Mananggapi berbagai usulan tersebut, Heri Gunawan memberikan tanggapanya terkait seluruh usulan dari beberapa tokoh masyarakat seperti, terkait drainase pemerintah sampai dengan saat ini kesulitan mengarahkan untuk membangun drenase namun, masyarakat keberatan untuk menghibahan sebagian tanahnya untuk pembangunan drenase, pembangunan pembuangan air.
“Masyarakat juga seharusnya bersedia menyediakan lokasi resapan air atau pembuatan embung supaya banjir – banjir itu dapat dibtenggulangi dengan cepat, tetapi ini tetap kita prioritaskan,” ujarnya.
Sementara untuk jalur Pardasuka – Balai Pekon Hanakau, jalur tersebut awalnya dibangun melalu Program Nasional Masyarakat Mandiri, (PNPM) seharusnya, ada penyerahan dari pihak PNPM ke pihak pemerintah daerah.
Terkait pupuk subsidi, pihaknya akan menelusuri sebab kata Hery, sebab poktan dan gapoktan di pekon lain masih tetap menerima pupuk bersubsidi ada apa dengan Hanakau.
“Intinya semua usulan akan kita tampung namun ada meski ada beberapa usulan yang tidak masuk dalam skala prioritas tetapi tetap kita upayakan,” tandas Heri.(F)