Pesisir Barat (Medinas_News) — Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dedi Irawan, menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2026 dan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 yang digelar di Aula Losmen Sunset Beach, Pekon Way Redak, Kecamatan Pesisir Tengah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian penting dalam menyusun arah pembangunan Pesibar ke depan.
Turut hadir secara langsung maupun daring, Pj Sekda Tedi Zadmiko, Asisten II Zukri Amin, Kepala Bappeda Elvira Umihani, anggota DPRD Ali Yudiem, unsur forkopimda, seluruh kepala OPD, camat, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
Kepala Bappelitbangda, Syaifullah, melalui Kabid Pemsosbud Brian Virzada, menjelaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 telah dimulai sejak akhir 2024 melalui beberapa tahapan penting seperti evaluasi RKPD 2024, musrenbang kecamatan, forum gabungan perangkat daerah, hingga desk renja OPD.
“Musrenbang RKPD dan FKP RPJMD ini adalah tahap penting untuk menyepakati substansi dokumen pembangunan yang memuat permasalahan, isu strategis, visi-misi, tujuan, hingga sasaran daerah,” ujar Brian Virzada.
Ia menambahkan, kegiatan ini merujuk pada UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, serta Permendagri No. 86 Tahun 2017.
Sementara itu, Bupati Dedi Irawan menekankan pentingnya forum ini untuk menyusun dokumen RKPD dan RPJMD yang berkualitas dan terintegrasi dengan perencanaan pusat dan provinsi.
“Program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disusun harus fokus pada capaian visi dan misi daerah, indikator kinerja yang terukur, serta pemenuhan mandatory spending,” tegas Dedi. Kamis (13/03/2025).
Ia menyebut, RPJMD merupakan penjabaran visi kepala daerah dalam jangka waktu lima tahun, yang selaras dengan RPJPD, RTRW, dan RPJMN. Sedangkan RKPD adalah turunan dari RPJMD untuk jangka waktu satu tahun.
Di sisi lain, anggota DPRD Ali Yudiem menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui reses, dengar pendapat, serta kunjungan kerja.
“Pokok pikiran ini penting untuk mengarahkan pembangunan sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ada 152 usulan yang kami sampaikan, mulai dari bidang pendidikan, pertanian, hingga infrastruktur,” ungkapnya.
Dari tingkat provinsi, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, melalui Kepala Bappeda Elvira Umihani, menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPD 2025–2045.
“RPJMD Provinsi Lampung merupakan bentuk dukungan terhadap RPJMN 2025–2029, dengan prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis, pembangunan tiga juta rumah, hingga pemeriksaan kesehatan gratis,” jelas Elvira.
Ia juga menyebutkan bahwa Visi Gubernur Lampung 2025–2030 yakni Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas, akan dicapai melalui tiga misi utama yang disebut sebagai Tiga Cita.
Jurnalis : (F).