Tanggamus (Medinas_News) — Inspektorat Kabupaten Tanggamus kembali menjadi sorotan tajam. Lembaga pengawas internal pemerintah daerah itu dinilai terlalu lamban dan seolah berdiam diri dalam menyikapi persoalan bangkrutnya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Aneka Usaha Tanggamus Jaya (AUTJ).
Kritik keras ini disampaikan oleh tokoh pemuda Tanggamus, Suharni, S.Sos, yang menegaskan pentingnya transparansi dan kepastian hukum terkait nasib perusahaan daerah tersebut.
Menurut Suharni, publik sudah terlalu lama menunggu kejelasan hasil audit yang dilakukan Inspektorat. Ia mengingatkan agar hasil investigasi tidak sekadar dipublikasikan tanpa tindak lanjut, melainkan segera disampaikan secara resmi kepada Bupati Tanggamus, Moh. Saleh Asnawi, untuk ditindaklanjuti secara hukum.
“Inspektorat jangan masuk angin, apalagi tutup mata dan telinga. Hasil audit AUTJ harus segera dilaporkan ke bupati, agar ada kepastian hukum dan kejelasan terhadap bangkrutnya salah satu BUMD kebanggaan daerah ini,” tegas Suharni, Rabu (20/08/2025).
Pernyataan Suharni ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari aksi unjuk rasa yang digelar Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tanggamus beberapa hari lalu di depan Kejaksaan Negeri Tanggamus. Dalam aksi itu, massa mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyimpangan yang menyebabkan kolapsnya PT AUTJ.
Suharni menegaskan, publik tidak boleh dibuat menunggu terlalu lama. Jika Inspektorat terus terkesan pasif, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas internal pemerintah akan semakin merosot.
“Jangan biarkan masyarakat menduga ada sesuatu yang ditutupi. Keterbukaan hasil audit adalah pintu masuk untuk mengembalikan kepercayaan rakyat, sekaligus langkah nyata untuk menyelamatkan aset daerah,” ujarnya.
Lebih jauh, Suharni menilai bangkrutnya PT AUTJ bukan sekadar persoalan bisnis, tetapi menyangkut marwah pemerintah daerah dalam mengelola BUMD yang seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi rakyat. Karena itu, ia mendesak agar hasil audit segera ditindaklanjuti hingga ke ranah hukum apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Tak hanya itu, Suharni juga mempertanyakan integritas Inspektorat dalam menangani kasus ini.
“Persoalan ini sudah sekian lama tidak ada kepastian. Apakah ada orang hebat atau orang besar di belakangnya sehingga Inspektorat terkesan diam? Publik berhak tahu,” pungkasnya.
Jurnalis : (Erwin).