Lampung (MDSNews) — Ketua DPD IMM Lampung Bidang Pengembangan Jaringan Perguruan Tinggi, Okta Irjun Saputra.
Hampir 1 tahun berlangsung pemerintahan Kabinet Merah Putih terhitung sejak dilantik oleh Mpr, beberapa capaian telah terukir oleh pemerintah Khususnya kelakar blunder anggota kabinet merah-putih. Beberapa kebijakan maupun sikap arogansi diperagakan ke publik yang mana hal tersebut sangat tidak etis untuk dilihat, contohnya; MenHAM yang belum bekerja sudah minta anggaran tambahan, guru beban negara dan pajak zakat itu sama dari menkeu, “emangnya tanah mbahmu” oleh Menteri ATR/BPN, dan lain sebagainya. Artinya dalam hal ini dipastikan akan memicu terjadinya Aksi besar-besaran terhadap Istana.
“Sudah banyak blunder anggota kabinet Merah Putih, ini pasti jadi bola panas untuk pak prabowo karena memicu kemarahan mahasiswa dan masyarakat sipil, pak Prabowo harus berhenti duluan berkata yang kurang etis terlebih lagi dia seorang presiden misal kata ndasmu yang sering jadi jargonnya, dan juga ia harus tegas bersikap menanggapi blunderitas menterinya. Jelas hampir setahun ini bahkan menterinya pun mengatakan hal yang kadang kurang elok.” Ujar Irjun.
Kemudian, sebelum mengevaluasi kabinetnya, Prabowo terlebih dahulu mengevaluasi sistem kepemimpinan yang ia nahkodai. Kadangkala, Orang-orang sekelilingnya hobi memberikan data yang kurang valid, misal pembangunan perumahan yang sukar dimengerti, bahkan wamen PKP yang minta maaf kepada rakyat padahal menterinya ngotot bilang berjalan.
“Pak prabowo harus berhenti deklarasi visi misi yang terus diulang-ulang, karena rakyat sudah butuh realisasi bukan deklarasi janji yang terus diresonansikan. Kemudian mentri Pak prabowo ini menganut sistem ABS (asal bapak senang) bukti pak wamen PKP minta maaf karena perumahan yg dijanjikan belum bisa terealisasi karena ada beberapa hal, tapi itu fair ketimbang menterinya yang punya angan-angan irasional. Itulah mengapa kadang kearifan pak Prabowo diatas mimbar tidak sesuai dengan realita rakyat di lapangan.”
Lanjut Irjun mengatakan tentang kesiapan Presiden untuk menanggulangi Aliansi people power jilid 2 kedepan, demi stabilitas politik. Dikarenakan gonjang ganjing internal istana kemudian konflik beberapa daerah contohnya dimulai dari pati, belum lagi presiden harus menjalankan politik non blok nya di internasional dan itu memakan waktu tenaga pikiran.
“Tugas presiden itu banyak, kalau pak prabowo menganut sistem tidak enakanisme begini, yakinlah sampai akhir kepemimpinan rakyat makin underestimate terhadap kekuasaan. Artinya percuma janji dan mimpi beliau menciptakan Indonesia Maju, omon-omon alias omong kosong. Dalam waktu dekat ini pasti banyak sambut bola dari mahasiswa dan masyarakat sipil, bombardir demo besar-besaran Aliansi people power jilid 2, karena ulah dan sikap dari studi kasus tadi. Makanya setahun ini pak prabowo cukup untuk transisi gak enakisme nya sama presiden sebelumnya. Bukan berarti kita tidak boleh menghargai, tapi memiliki prinsip kepemimpinan yang independen jauh lebih elegan ketimbang berlarut dibawah ketiak terhadap sikap kepurnawirawanan alias gak enakisme.”
Terakhir Irjun Berharap agar Mahasiswa maupun masyarakat tetap kritis sebagai posisi agen social control kebijakan pemerintahan, dari isu pusat maupun daerah khususnya Lampung. Guna terciptanya stabilitas demokrasi politik yang kita jalankan selama ini.
“Apapun yang terjadi, kita jangan pernah lengah dengan rezim yang semena-mena membuat kebijakan, contoh di daerah mulai kenaikan Pajak PBB yang melejit, dan lain sebagainya. Kita sudah lelah menjadi sapi perah pemerintah yang mengeluarkan kebijakan zalim selama ini. Jangan sampai ada reinkarnasi kembali mulyono, mulyadi, dan mulyani yang terus berkembang biak keseluruh penjuru kekuasaan. Dan saya berharap Lampung jangan menjadi replikasi dari blunderitas yang terjadi. Kalau sampai itu terjadi di Lampung, dalam waktu dekat ini pemerintah bersiaplah kritik molotov menjadi Pati part dua dari mahasiswa dan masyarakat bersatu menjadi people power sang bumi ruwa jurai.” Tandasnya.
(Red).