Tanggamus (Medinas_News) — Dunia pendidikan kembali dihadapkan pada kenyataan pahit. Di tengah derasnya jargon peningkatan mutu pendidikan, masih ada sekolah yang bertahan hidup dalam keterbatasan ekstrem. Itulah yang dialami SMKN 1 Pulau Tabuan, yang beralamat di Pekon Kuta Kakhang, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus.
Sekolah yang menjadi satu-satunya SMK di pulau itu kini benar-benar berada di titik nadir. Dengan jumlah siswa hanya 50 orang, 7 guru honorer, dan 2 tenaga kependidikan honorer yang semuanya tanpa status ASN, sekolah ini hanya memiliki satu-satunya ASN yaitu Plt Kepala Sekolah, M. Ruzabari, M.Pd.
Namun, beban yang dipikul Ruzabari sungguh tidak masuk akal. Sejak Juni 2024 hingga kini, seluruh biaya operasional sekolah terpaksa ditopang dari kantong pribadinya. Mulai dari penerbitan sertifikat tanah, izin operasional sekolah, pembayaran listrik PLN, hingga kewajiban pelaksanaan Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) yang mengharuskan sekolah menyewa dan meminjam laptop semuanya dibiayai secara pribadi.
Lebih memilukan lagi, SMKN 1 Pulau Tabuan tidak memiliki sumber air bersih. Para siswa dan guru harus berjalan ratusan meter menuju hulu untuk mendapatkan air. Satu-satunya sumur bor yang dulu digunakan kini rusak karena mesinnya tak lagi berfungsi. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar pun sering terkendala.
“Sudah satu tahun kami bertahan dengan dana pribadi. Kami tidak pernah mendapatkan kucuran dana BOS maupun bantuan dari pemerintah. Tahun ini, terpaksa kami bermusyawarah dengan orang tua siswa agar membantu dengan iuran Rp75 ribu per bulan untuk satu anak,” ungkap Ruzabari dengan suara bergetar menahan haru.
Namun iuran itu tentu bukan solusi jangka panjang. Mayoritas orang tua siswa hanyalah nelayan kecil, yang pendapatannya sangat bergantung pada hasil laut. Bagi mereka, uang Rp75 ribu per bulan sudah cukup memberatkan. Sementara itu, sekolah terus berjalan dalam kondisi seadanya.
Dengan penuh kepedihan, Ruzabari berharap pemerintah segera turun tangan.
“Kami mohon pemerintah memperhatikan kami yang jauh dari kota. Kirimkan guru ASN, baik PNS maupun P3K, atau paling tidak guru yang sudah bersertifikat. Jangan biarkan sekolah ini terus hidup dalam ketidaklayakan,” tegasnya.
Ia pun menyampaikan seruan terakhirnya kepada Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
“Tolong kami, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. SMKN 1 Pulau Tabuan ini sudah benar-benar jauh dari kata layak. Jangan biarkan semangat anak-anak di pulau ini padam hanya karena ketidakpedulian,” pungkasnya lirih.
Kini, mata publik tertuju pada Pemerintah Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan. Akankah mereka segera turun tangan menyelamatkan masa depan puluhan anak di SMKN 1 Pulau Tabuan atau membiarkan mereka terus berjuang sendiri dalam keterbatasan yang memilukan.?
Jurnalis : (Erwin).