WAY KANAN (MDSNews) — Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan, Machiavelli Herman Tarmizi, S.STP., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Way Kanan di Ruang Buay Pemuka Pengiran Tuha Pemkab Way Kanan, Rabu (10/09/2025).
Rakor ini dihadiri Bappeda, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik (BPS) Way Kanan, serta unsur legislatif dari DPRD Way Kanan, yaitu Wakil Ketua I dan Ketua Komisi IV. Pertemuan tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan langkah bersama dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui sektor pendidikan.
Dalam arahannya, Sekda menegaskan bahwa forum ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pendidikan sebagai salah satu indikator utama pembangunan SDM.
“Peningkatan RLS dan HLS adalah kunci untuk memperkuat IPM. Forum ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan dalam merumuskan program prioritas yang tepat sasaran,” tegas Machiavelli.
Kepala BPS Way Kanan, Jua Mahardhika, S.ST., M.M., menambahkan bahwa peningkatan IPM tidak bisa dilakukan secara instan karena pendidikan merupakan proses jangka panjang. BPS menekankan pentingnya intervensi melalui program pendidikan kesetaraan, kursus, serta peningkatan literasi untuk memperluas akses pendidikan.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Way Kanan menyoroti perlunya fokus anggaran pada program-program yang benar-benar menunjang peningkatan IPM. Ia juga mendorong transparansi informasi terkait lokus survei BPS agar kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
Kepala Bappeda Way Kanan, Hendri Syahri, S.T., M.T., menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk peran Dinas Kesehatan dan Dinas Perpustakaan, mengingat IPM turut dipengaruhi faktor kesehatan dan literasi. Ia mendorong agar perencanaan anggaran diarahkan pada kegiatan prioritas yang memberi dampak signifikan.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Way Kanan, Okta, S.Ag., memaparkan upaya yang telah dilakukan untuk menekan angka putus sekolah, di antaranya melalui PKBM/SKB, pondok pesantren, serta bantuan BOPDA Kesetaraan. Namun, ia mengakui masih ada kendala berupa keterbatasan data serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk kembali bersekolah. Dinas juga mengusulkan lahirnya regulasi berupa Perda atau Perbup terkait kewajiban sekolah bagi masyarakat Way Kanan.
Sebagai kesimpulan, rapat menyepakati sejumlah langkah strategis, yaitu:
1. Mendorong pemerintah kampung melakukan pendataan warga putus sekolah serta sosialisasi pentingnya pendidikan.
2. Mengoptimalkan peran PKBM dan SKB sebagai pusat layanan pendidikan kesetaraan.
3. Mengintegrasikan program Dinas Pendidikan dengan Dinas Perpustakaan dalam peningkatan literasi dan keaksaraan.
4. Menyusun regulasi serta kebijakan berbasis data yang lebih terarah pada wilayah dengan angka putus sekolah tinggi.
Sekda Machiavelli menutup rapat dengan optimisme bahwa melalui sinergi lintas sektor, dukungan DPRD, serta kolaborasi bersama BPS, target peningkatan RLS dan HLS di Kabupaten Way Kanan dapat tercapai sekaligus memberi dampak positif terhadap peningkatan IPM daerah secara berkelanjutan. (Red).