Tanggamus (Medinas_News) — Menjawab sorotan publik terkait kondisi jaring dan aktivitas semrawut di kawasan Dermaga TPI Teluk Semaka, Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus bergerak cepat melakukan penertiban. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Perikanan Tanggamus, Darma Setiawan, dengan melibatkan berbagai unsur terkait di lapangan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pengawas Perikanan Muhammad Ridwan, Petugas Pembantu Sahbandar dan JF Perikanan Tangkap Benny Ciptawan, Ketua KUD Mina Teluk Semaka Kang Rohani, perwakilan Pos AL Pak Wage, serta taruna Politeknik AUP Pasar Minggu Jakarta. Koordinasi lintas unsur ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah bertindak responsif dan tidak menutup mata terhadap persoalan fasilitas publik yang menyangkut kepentingan nelayan.
Dalam arahannya di lokasi, Kepala Dinas Perikanan Darma Setiawan menegaskan bahwa dermaga merupakan ruang bersama yang harus dijaga keteraturannya. Ia menolak keras adanya penguasaan fasilitas publik oleh pihak tertentu yang dapat mengganggu akses nelayan lain.
“Dermaga adalah urat nadi perekonomian nelayan. Fasilitas publik tidak boleh dikuasai sepihak dan tidak boleh menimbulkan kesan pembiaran. Pemerintah harus hadir memberi kepastian dan ketertiban bagi semua pengguna dermaga,” tegas Darma.
Setelah arahan pimpinan, tim gabungan langsung melakukan pengecekan, pendataan, serta penertiban titik-titik yang menghambat akses tambat maupun bongkar muat kapal. Pengawas Perikanan Muhammad Ridwan, yang memimpin teknis lapangan, menegaskan bahwa penertiban ini bukan semata tindakan sesaat, melainkan bagian dari penataan berkelanjutan yang akan dikawal bersama.
“Kami turun langsung karena dermaga adalah fasilitas vital. Semua aktivitas harus mengikuti aturan agar tidak saling merugikan. Langkah pendataan dan penertiban ini menjadi dasar untuk memastikan dermaga kembali tertib, bersih, dan fungsional bagi seluruh nelayan. Kami ingin ketegasan berjalan berdampingan dengan pembinaan,” ujar Ridwan.
Ketua KUD Mina Teluk Semaka, Kang Rohani, menyatakan dukungan penuh atas upaya yang dilakukan Dinas Perikanan. Sementara itu, perwakilan Pos AL, Pak Wage, memastikan bahwa aspek keamanan juga akan dikawal apabila ditemukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban kawasan pelabuhan.
Penertiban ini menjadi langkah awal penataan menyeluruh, dan pemerintah daerah menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara berkelanjutan. Dinas Perikanan berharap tidak lagi terjadi penyalahgunaan ruang publik sehingga dermaga benar-benar menjadi fasilitas bersama yang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh nelayan.
Jurnalis : (Erwin).