LAMPUNG UTARA (MDSNews) — Indikasi kuat adanya praktik “kocok bekem” dalam pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang difasilitasi Forum Kewajiban Sosial Pelaku Usaha (FKSPU) Kabupaten Lampung Utara mulai mencuat ke permukaan. Dugaan ini muncul setelah ditemukan perbedaan mencolok antara pernyataan pejabat FKSPU dengan praktik yang terjadi di lapangan.
Ketua FKSPU yang juga Sekretaris Daerah Lampung Utara, Lekok, sebelumnya menegaskan bahwa seluruh bantuan CSR dari perusahaan tidak pernah diterima dalam bentuk uang tunai, melainkan selalu dalam bentuk program atau barang.
Namun hasil penelusuran MDsNews menemukan fakta berbeda. Beberapa perusahaan justru disebut menyerahkan dana CSR secara langsung kepada bendahara FKSPU.
Dana tersebut kemudian diduga diproses melalui pihak ketiga sebagai pelaksana kegiatan pembagian bantuan stunting.
Dalam kegiatan itu, bantuan kepada masyarakat memang berupa barang seperti susu, telur, dan makanan tambahan. Tetapi seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkap bahwa mekanisme awal tetap diawali dengan penyerahan uang CSR dari perusahaan sebelum dikonversi menjadi bentuk barang.
“Yang dibagikan itu susu dua kotak, roti marie dua bungkus, dan telur satu kilogram,” ungkapnya, Kamis (20/11/2025).
Ia menyebut pembagian dilakukan setiap minggu selama 12 minggu.
“Tiga bulan berjalan,” tambahnya.
Di sisi lain, Kabid Perekonomian dan SDA Bappeda Lampung Utara, Rohim Pauzi, belum dapat memberikan penjelasan atas temuan tersebut. Ia mengaku masih harus mempelajari dokumen dan mekanisme sebelumnya.
“Saya pelajari dulu, karena saya kan baru. Harus cari datanya dulu,” ujarnya singkat.
Temuan ini kembali memantik pertanyaan publik mengenai transparansi dan tata kelola CSR FKSPU Lampung Utara. Masyarakat mendesak adanya kejelasan soal alur penerimaan CSR—apakah benar sesuai prosedur atau justru membuka ruang bagi dugaan praktik kocok bekem yang selama ini disinyalir terjadi.