Bangunan TPI Kotaagung Mulai Rusak, Nelayan Mendesak DKP Provinsi Bertindak Cepat

DAERAH HOME LAMPUNG Tanggamus TERBARU

Tanggamus (Medinas_News) — Kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kotaagung kembali menjadi sorotan. Bangunan yang merupakan proyek Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung itu kini mengalami kerusakan di berbagai titik, padahal usianya belum genap dua tahun.

Di lapangan, sejumlah kerusakan tampak jelas. Beberapa bagian atap sudah berlubang dan lapuk, rolling door tidak dapat difungsikan karena macet, serta dinding di sejumlah area mengalami perapuhan.

Yang paling mengkhawatirkan, talut penahan tanah di tepi pantai terus tergerus abrasi hingga menimbulkan rongga besar yang berpotensi membahayakan aktivitas pelelangan.

Para nelayan dan pedagang mengakui bahwa masalah ini telah berlangsung cukup lama, namun hingga kini belum ada langkah signifikan dari pihak yang memiliki kewenangan penuh, yakni Pemerintah Provinsi Lampung melalui DKP Provinsi.

“Kalau ini terus dibiarkan, pelayanan bisa terganggu dan aktivitas bisnis lumpuh total. Kami sudah sering menyampaikan keluhan, tapi belum ada langkah nyata,” ujar Tikno salah satu pedagang ikan, Rabu (26/11/2025).

Ia menambahkan, TPI Kotaagung merupakan titik vital distribusi hasil laut ke berbagai daerah. Karena itu, kerusakan yang terus berkembang tidak lagi menjadi potensi ancaman, melainkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat.

Sementara itu, berdasarkan informasi di lapangan, Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus bersama pihak Koperasi Kotaagung telah berupaya melakukan penimbunan di area TPI Higienis. Namun, penimbunan itu kembali hilang disapu gelombang tinggi, menunjukkan perlunya penanganan terpadu dan metode yang sesuai standar mitigasi pesisir, yang menjadi kewenangan DKP Provinsi Lampung.

Situasi ini mempertegas bahwa penanganan TPI Kotaagung membutuhkan perhatian serius dari pihak provinsi. Nelayan berharap DKP Provinsi Lampung tidak sekadar menunggu laporan, tetapi segera turun langsung melakukan tindakan cepat, terukur, dan transparan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Lampung belum memberikan keterangan resmi terkait kondisi memprihatinkan tersebut.

Jurnalis : (Erwin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *