Tanggamus (Medinas_News) — Polemik mengenai dugaan carut-marut pengelolaan PAM/PDAM Tanggamus kembali memanas. Gabungan Masyarakat Pemerhati Demokrasi Pancasila (GMPDP) Lampung melalui Kepala Investigasi, Alian Hidayat, S.H., M.H., menyatakan bahwa pihaknya siap bertarung di ruang publik untuk membuktikan fakta-fakta yang selama ini diduga sengaja ditutupi.
“Kami menantang Saudara Jonarta dari Komisi II DPRD Tanggamus untuk membuka data, fakta, dan hasil pengawasannya terkait permasalahan PAM Tanggamus. Bicara itu pakai data, bukan sekadar melempar opini tanpa dasar. Pelajari dulu sebelum berkomentar, jangan asal nyeplok,” tegas Alian.
Menurutnya, pernyataan Jonarta yang terkesan menepis dugaan masalah di tubuh PAM justru memunculkan tanda tanya besar. Apalagi masyarakat sudah lama mengeluhkan berbagai persoalan pelayanan air bersih, mulai dari kebocoran jaringan, pembayaran yang tidak transparan, hingga dugaan aliran penjualan air kepada pihak tertentu.
“Kalau Komisi II benar menjalankan fungsi pengawasan, seharusnya mereka tahu persoalan ini dari hulu ke hilir. Tapi statemen itu justru menunjukkan sebaliknya. Asumsi kami, DPRD bukan lagi berada di posisi pengawasan. Mereka justru terlihat tutup mata, atau jangan-jangan ikut menikmati carut-marut yang terjadi di PDAM,” lanjutnya.
GMPDP Lampung menegaskan bahwa mereka tidak main-main dalam persoalan ini. Investigasi telah dilakukan sejak lama, dan sejumlah dokumen serta bukti pendukung telah dikumpulkan.
“Kami siap buka semua di depan publik. Kalau memang berani, mari buka meja, kami hadir dengan data dan laporan lengkap. Jangan hanya jago bicara di media. Masyarakat Tanggamus berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan layanan air yang setiap hari mereka bayar,” tegas Alian.
Ia juga menekankan bahwa organisasi mereka tidak memiliki kepentingan apa pun selain mengawal pelayanan publik dan penggunaan anggaran daerah. “Ini bukan soal menyerang pribadi, ini soal marwah pelayanan publik. Kalau ada penyimpangan, kita bongkar. Kalau ada yang menutup-nutupi, kita lawan.”
Dengan sikap keras GMPDP Lampung ini, pertarungan data dan fakta antara lembaga kontrol masyarakat dan Komisi II DPRD Tanggamus tampaknya akan menjadi sorotan publik dalam beberapa hari ke depan.
Jurnalis : (Erwin).