Tanggamus (Medinas_News) — Setelah ramai pemberitaan mengenai adanya penyesuaian jumlah bantuan pangan di Pekon Kotaagung, sejumlah warga justru memberikan pernyataan berbeda. Mereka mengaku sudah memahami, menerima, dan bahkan mengapresiasi kebijakan pemerataan yang dilakukan Pemerintah Pekon.
Sebelumnya, penyaluran bantuan dari Perum Bulog untuk Tahun 2025 menimbulkan kegaduhan akibat perbedaan antara undangan resmi dan jumlah bantuan yang diterima masyarakat. Namun belakangan, beberapa warga menyampaikan bahwa langkah penyesuaian itu ternyata melalui musyawarah dan memiliki tujuan baik.
Warga: “Kami Ikhlas, Karena Ada Saudara Kita yang Lebih Membutuhkan”
Salah satu warga penerima manfaat mengungkapkan bahwa setelah mendengar penjelasan Kepala Pekon, mereka memahami bahwa kebijakan itu dilakukan demi menjangkau warga lain yang belum terdaftar tetapi kondisinya cukup memprihatinkan.
“Kami awalnya kaget, tapi setelah dijelaskan, kami paham. Ada warga lain yang memang layak tapi tidak masuk dalam daftar Bulog. Jadi kalau dibagi lebih merata, ya kami ikhlas. Namanya juga berbagi,” ujar seorang warga sambil tersenyum.
Warga lainnya juga menyampaikan hal serupa. Ia menilai bahwa selama pembagian dilakukan terbuka dan untuk kepentingan bersama, ia tidak mempermasalahkan pengurangan tersebut.
“Kalau memang untuk membantu tetangga kita yang susah dan tidak kebagian, saya rela kok. Kita di pekon ini kan hidup rukun. Jangan sampai ada yang lapar karena tidak terdaftar bantuan,” ujarnya.
Apresiasi kepada Pemerintah Pekon
Kepala Pekon Kotaagung, Neneng Rohani, sebelumnya telah menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut merupakan hasil musyawarah bersama tokoh masyarakat, BHP, dan pendamping desa. Tujuannya adalah memastikan pemerataan agar bantuan dapat dirasakan lebih banyak warga.
Beberapa warga justru memberikan apresiasi kepada Pemerintah Pekon yang dinilai sigap mengambil solusi ketika ada masyarakat yang layak menerima, namun tidak masuk daftar penerima resmi.
“Kami berterima kasih kepada aparat pekon yang berusaha adil. Kadang memang data pusat tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi lapangan. Kalau pekon mau ambil langkah pemerataan, berarti mereka peduli,” ujar warga lainnya.
Warga Berharap Kegiatan Serupa Tetap Transparan.
Meski telah menerima kebijakan tersebut, warga berharap ke depan setiap kebijakan terkait bantuan dapat disampaikan terlebih dahulu agar tidak terjadi salah paham atau kegaduhan.
“Intinya kami mendukung. Tapi lebih bagus kalau dijelaskan dulu sebelum pembagian, supaya tidak ada prasangka. Yang penting tujuannya baik,” kata Udin salah satu tokoh masyarakat.
Dengan adanya pernyataan warga yang sudah memahami dan menerima keputusan tersebut, situasi di Pekon Kotaagung kini berangsur kondusif. Kebijakan pemerataan ini juga diharapkan menjadi contoh solidaritas antarwarga, terutama bagi mereka yang masih membutuhkan uluran tangan.
Jurnalis: (Erwin)