Jakarta (MDSnews) — Penegak hukum kembali membeberkan temuan penting terkait kasus pencucian uang yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin.
Dalam konferensi pers di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyidik memaparkan skema pencucian uang bernilai ratusan miliar rupiah yang dijalankan melalui transaksi berlapis dan perusahaan cangkang.
Juru Bicara KPK menegaskan bahwa penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menjadi instrumen utama untuk menelusuri aliran dana ilegal hasil korupsi.
“UU TPPU memungkinkan penyidik mengungkap modus penyamaran dana mulai dari placement, layering, hingga integration. Tanpa regulasi ini, sebagian besar aset akan sulit dilacak,” jelasnya.
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan
Perkembangan kasus ini turut didorong oleh laporan transaksi keuangan mencurigakan dari PPATK. Lembaga tersebut menemukan pola pergerakan dana dalam jumlah besar yang tidak wajar, mengindikasikan adanya upaya penyembunyian asal-usul dana.
“Laporan yang kami terima menjadi kunci dalam mengungkap jaringan pencucian uang yang melibatkan berbagai pihak,” ujar perwakilan PPATK.
Aset Bernilai Tinggi Disita
Sebagai bagian dari proses penindakan, aparat menyita sejumlah aset mewah yang diduga berasal dari hasil korupsi, mulai dari properti, kendaraan mewah, saham, hingga aset perusahaan. Upaya penyitaan ini dilakukan untuk memulihkan kerugian negara sekaligus menutup ruang bagi pelaku menikmati hasil kejahatannya.
Ahli Hukum: UU TPPU Perlu Terus Dioptimalkan
Ahli hukum pidana, Prof. L.T. Siregar, menilai penerapan UU TPPU menjadi langkah strategis dalam penanggulangan tindak pidana korupsi.
“UU TPPU memberikan kewenangan lebih luas bagi aparat untuk tidak hanya menghukum tindak pidana asal, tetapi juga seluruh proses penyamaran dana yang mengganggu stabilitas sistem keuangan,” ungkapnya.
Kemungkinan Tersangka Baru
Penyidik KPK membuka kemungkinan adanya tersangka tambahan seiring berkembangnya penyelidikan.
“Skema pencucian uang ini cukup kompleks dan melibatkan banyak pihak. Kami masih menelusuri jaringan yang lebih luas,” kata penyidik senior.
Momentum Penguatan Gerakan Antikorupsi
Pemerhati antikorupsi, Maria L. Ginting, menyebut pengungkapan kasus ini sebagai momentum penting dalam meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya pencucian uang.
“Pencucian uang merusak sistem ekonomi negara. Kasus ini menunjukkan keseriusan aparat dalam memutus rantai kejahatan keuangan,” ujarnya.
Konferensi pers yang mendapat perhatian luas dari media nasional ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperkuat integritas serta transparansi pengelolaan keuangan negara.
Kelompok – Hukum Universitas Bandar Lampung:
1. Nita Selima Ayu – 23211507
2. Nadila Firmayani – 23211506
3. Lanang Rafid – 23211461
4. Jhesica Citra Meivia – 23211330