Tanggamus (Medinas_News) — Suasana Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanggamus pada Kamis, 11 Desember 2025, mendadak memanas. Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Anti Korupsi (ALAK) menggelar aksi demonstrasi dengan tuntutan tegas: usut tuntas dugaan korupsi di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanggamus.
Dengan spanduk, pengeras suara, dan orasi lantang, massa aksi menyuarakan keprihatinan atas dugaan penyimpangan yang mereka sebut sebagai serius, sistematis, dan merugikan keuangan negara. Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejari Tanggamus, melakukan audit mendalam dan membawa setiap kasus sampai ke meja persidangan.
Dalam tuntutannya, ALAK menyoroti beberapa OPD yang dinilai memiliki indikasi kuat penyimpangan, antara lain:
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, yang saat ini memang sedang dalam tahap penyelidikan oleh Kejari Tanggamus.
Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, terkait belanja makan minum serta proyek kegiatan fisik dengan anggaran miliaran rupiah.
Dinas Perikanan, terkait dugaan penyimpangan belanja barang untuk bantuan sosial bagi pembudidaya ikan.
Dinas Pendidikan, khusus pada paket proyek pembangunan sekolah senilai Rp3,3 miliar; Rp3,1 miliar; dan Rp2,3 miliar.
Dinas Kesehatan, mencakup proyek rehab gedung puskesmas, pengadaan ambulance, hingga alat kesehatan.
Belanja rutin Bagian Umum Setda, Dinas Kominfo, dan DPRD, yang disebut massa aksi terkait dugaan pemecahan paket.
Serta dugaan penyimpangan di RSUD Batin Mangunang.
Setelah hampir satu jam berorasi di halaman Kejari, tiga orang perwakilan massa akhirnya diterima masuk oleh Kepala Seksi Intelijen Kejari Tanggamus, Deni Alfianto, S.H., untuk menyampaikan berkas tuntutan dan materi laporan.
Dihadapan perwakilan massa, Deni memberikan respons tegas dan penuh tekanan moral yang membuat suasana kian dramatis.
“Terima kasih kepada rekan–rekan ALAK. Kepercayaan kalian adalah energi bagi kami. Saya tegaskan: Kejari Tanggamus tidak akan menutup mata, tidak akan mundur selangkah pun dari pemberantasan korupsi. Kalau ada yang bermain-main dengan uang negara, siapapun itu, jabatan apapun dia, kami pastikan akan kami kejar sampai terang benderang di meja persidangan.” tandasnya
Deni juga meminta masyarakat dan aliansi agar turut membantu proses penegakan hukum dengan melengkapi dokumen dan data pendukung.
“Kami butuh data, dokumen, dan bukti pendukung. Bantu kami menguatkan perkara, dan kami akan bekerja tanpa kompromi. Jangan ragu, jangan gentar. Jika dugaan itu benar, kami pastikan ada yang mempertanggungjawabkannya secara hukum.” tegasnya.
Usai dialog dan penyerahan tuntutan, massa aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Namun tekanan moral dan seruan publik terhadap Kejari Tanggamus kini semakin menguat, menandai babak baru dalam desakan pemberantasan korupsi di Kabupaten Tanggamus.
Jurnalis : (Erwin).