LAMPUNG UTARA (MDsNews) – Kegagalan total realisasi 24 paket proyek infrastruktur vital di Kabupaten Lampung Utara pada Tahun Anggaran 2025 memantik kritik keras Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kotabumi.
Dengan kondisi itu HMI Cabang Kotabumi meminta Bupati Lampung Utara melakukan langkah tegas dan tepat kepada Dinas terkait sebagai bentuk pengendali manajemen Pemerintahan Daerah.
HMI menilai, sebagai penanggung jawab utama kebijakan Daerah, Bupati tidak bisa melepaskan tangan atas kinerja buruk Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) yang gagal mengeksekusi program strategis tersebut dan HMI Cabang Kotabumi memberikan raport merah atas kinerja Dinas tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, 24 paket yang mangkrak tersebut terdiri atas 21 kegiatan peningkatan/perbaikan jalan dan 3 paket pembangunan/rehabilitasi jembatan. Kegagalan ini dinilai berdampak langsung pada terhambatnya mobilitas warga, penurunan aktivitas ekonomi daerah, serta mengabaikan aspek keselamatan pengguna jalan di berbagai kecamatan.
Ketua Bidang perguruan tinggi, kemahasiswaan dan pemuda HMI Cabang Kotabumi, Yudi Rahman menegaskan, bahwa tidak terealisasinya puluhan proyek ini bukan sekedar masalah teknis, melainkan cerminan rapuhnya fungsi Kepemimpinan dalam memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan berjalan efektif.
“ironi di mana kegagalan penyerapan anggaran pembangunan ini berpotensi menciptakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang tinggi, sementara kondisi infrastruktur di lapangan baik di perkotaan maupun perdesaan Lampung Utara masih banyak yang rusak parah dan membutuhkan penanganan segera,”ujar Yudi
Pihaknya mendesak adanya evaluasi menyeluruh dan serius, Mereka mempertanyakan kapasitas teknis dan kemampuan manajerial pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang dinilai gagal mengemban amanah pembangunan.
Penempatan pejabat di sektor strategis seperti infrastruktur seharusnya berbasis kompetensi, bukan sekedar formalitas, “Tidak terealisasinya sejumlah paket proyek infrastruktur ini seharusnya menjadi momentum evaluasi menyeluruh bagi Pemerintah Daerah, agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran,”tegasnya Yudi
Sebagai langkah konkret, HMI Cabang Kotabumi menuntut Pemerintah Kabupaten Lampung Utara untuk segera melakukan audit kinerja terhadap OPD terkait, meningkatkan pengawasan internal yang selama ini dinilai lemah, serta menjamin proses perencanaan dan pengadaan proyek di masa depan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kebutuhan mendesak masyarakat,“Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap Pemerintah Daerah dapat menjadikan persoalan ini sebagai bahan perbaikan agar pelayanan publik ke depan semakin optimal,” tutup Yudi (**)