Tanggamus (Medinas_News) — Polemik pengelolaan iuran Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Tanggamus kian memanas. Dugaan iuran yang semestinya untuk kepentingan anggota justru disinyalir berubah fungsi menjadi “tambahan penghasilan” pihak tertentu, membuat Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai buka suara dan melontarkan kritik terbuka.
Sorotan tajam itu mengemuka bertepatan dengan pelaksanaan Apel Mingguan Pemerintah Kabupaten Tanggamus di Lapangan Pemkab, Senin (05/01/2026). Dalam apel tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus, Suaidi, secara terbuka memerintahkan Inspektorat Kabupaten Tanggamus untuk melakukan audit mendalam terhadap pengelolaan iuran Korpri.
Namun, perintah itu justru memantik tanda tanya besar di kalangan ASN dan publik.
Pasalnya, Sekda Tanggamus diketahui juga menjabat sebagai Ketua Korpri Kabupaten Tanggamus. Kondisi ini memunculkan kesan janggal, bahkan dinilai sebagian ASN sebagai upaya “buang badan” atau pencitraan seolah tidak mengetahui ke mana aliran dana iuran Korpri selama ini bermuara.
“Lucu saja. Masa Ketua Korpri minta audit Korpri, seakan-akan tidak tahu apa-apa. Padahal iuran dipotong rutin setiap bulan,” celetuk salah satu ASN yang enggan disebutkan namanya.
Sebelumnya, Suherman, salah satu ASN Tanggamus, mengungkapkan bahwa pemotongan iuran Korpri dilakukan secara terstruktur dan terkesan tanpa ruang keberatan. ASN golongan III dipotong Rp10.000 per bulan, sementara golongan IV sebesar Rp15.000 per bulan. Namun hingga kini, banyak ASN mengaku tidak pernah mendapat laporan transparan terkait penggunaan dana tersebut.
Alih-alih memberi klarifikasi terbuka, Sekda Suaidi justru sulit ditemui awak media. Saat dikonfirmasi, seorang staf atau ajudan Sekda menyatakan bahwa Sekda sedang rapat, tanpa kepastian waktu untuk memberikan penjelasan.
Sementara itu, Plt Inspektur Inspektorat Kabupaten Tanggamus, Gustam Apriansyah membenarkan adanya perintah audit tersebut.
“Iya benar, tadi saat apel mingguan Pak Sekda memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit terhadap Korpri,” ujarnya singkat.
Kini publik menanti: apakah audit ini akan benar-benar membuka tabir pengelolaan iuran Korpri, atau sekadar formalitas untuk meredam kegaduhan..?
Pertanyaan paling krusial pun menggantung di udara: jika Sekda adalah Ketua Korpri, sejauh mana independensi audit itu bisa dipercaya..?
ASN menunggu jawaban, dan publik menuntut transparansi.
Jurnalis : (Erwin).