Tanggamus (Medinas_News) — Kondisi memprihatinkan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanggamus menjadi sorotan tajam setelah Bupati Tanggamus, Drs. Hi. Moh. Saleh Asnawi, bersama Wakil Bupati Agus Suranto dan anggota DPRD Komisi I melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (19/01/2026).
Dari seluruh OPD yang disidak, Dinas PUPR Tanggamus menjadi titik paling memalukan. Kantor yang seharusnya menjadi simbol keteraturan, profesionalisme, dan perencanaan justru tampil kumuh, berantakan, dan jauh dari kata layak.
Kursi-kursi rusak masih digunakan, tata kelola kantor semrawut, fasilitas kerja tidak terawat, dan manajemen internal terlihat abai dan tak bertanggung jawab. Pemandangan ini bahkan membuat Bupati Tanggamus geram dan tak bisa menyembunyikan kekecewaannya.
“Misi kita ini, jargon kita ini ‘Jalan Lurus’. Dinas PUPR ini kan ngurusin orang banyak. Kalau ngurusin diri sendiri saja tidak bisa, gimana mau ngurusin yang lain?” tegas Bupati Saleh Asnawi di hadapan jajaran PUPR.
Pernyataan tersebut bukan sekadar teguran, melainkan tamparan keras bagi pimpinan dan seluruh aparatur Dinas PUPR. Bupati bahkan secara langsung meminta kepala dinas untuk segera membenahi total kondisi kantor, mulai dari fasilitas dasar hingga tata kelola internal.
“Saya minta tolong, Pak Kadis. Beberapa bulan lagi saya datang lagi ke sini, ini sudah harus berubah semua,” ujar Bupati sambil menunjuk kursi-kursi rusak yang masih dipakai.
Ironisnya, Dinas PUPR adalah OPD strategis yang mengelola infrastruktur, jalan, bangunan, dan fasilitas publik bernilai miliaran rupiah. Namun fakta di lapangan menunjukkan pengabaian terhadap hal paling mendasar: kerapihan, kenyamanan, dan profesionalitas kantor sendiri.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius di tengah publik: bagaimana mungkin OPD yang mengurusi pembangunan daerah justru gagal membangun budaya kerja yang layak di internalnya sendiri?
Sidak ini sekaligus membuka wajah asli kelalaian birokrasi yang selama ini mungkin tertutup laporan administrasi. Fakta visual di lapangan tak bisa dibantah: Dinas PUPR Tanggamus lalai, abai, dan mencoreng semangat “Jalan Lurus” yang digaungkan pimpinan daerah.
Publik kini menanti, apakah teguran keras Bupati hanya akan menjadi formalitas seremonial, atau benar-benar diikuti pembenahan total dan evaluasi serius terhadap kepemimpinan di tubuh Dinas PUPR Tanggamus.
Jika dalam waktu dekat tak ada perubahan nyata, maka kritik publik akan semakin keras, dan kegagalan ini akan sepenuhnya menjadi cermin buruk wajah birokrasi pembangunan di Kabupaten Tanggamus.
Jurnalis : (Erwin).