Tanggamus (Medinas_News) — Senin, 26 Januari 2026. Pelantikan tiga Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau setingkat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus tak lagi dibaca sebagai seremoni rutin. Salah satu jabatan justru langsung berubah menjadi kursi panas penuh tekanan: Inspektur Inspektorat Kabupaten Tanggamus, yang kini resmi dijabat Drs. Suhendar Zuber, M.Si.
Sejak hari pertama, Inspektur baru ini langsung dihadapkan pada tugas berat dan berisiko tinggi, mengusut dugaan carut-marut pengelolaan Dana Korpri yang bersumber dari iuran ASN dan disebut-sebut mencapai sekitar Rp50 juta per bulan.
ASN Menunggu Bukti, Bukan Basa-basi. Di kalangan ASN, penantian bercampur kecurigaan. Audit Dana Korpri dituntut tuntas, bukan sekadar formalitas birokrasi. Selama bertahun-tahun, potongan gaji ASN berjalan rapi, namun laporan pertanggungjawaban tak pernah dibuka secara terang kepada anggota.
Suherman, ASN Tanggamus yang sejak awal vokal, menegaskan bahwa persoalan ini telah melampaui batas kesabaran. “Ini uang ASN. Dipotong tiap bulan. Tapi laporan ke mana? Kalau bersih, buka saja. Jangan lindungi siapa pun,” tegasnya.
Menurut Suherman, angka Rp50 juta per bulan bukan recehan dan wajib diusut dari hulu ke hilir: mekanisme pemotongan, pengelolaan, hingga pemanfaatan dana.
Sekda Ketua Korpri, Inspektorat Diuji Tajam atau Tumpul, Masalah kian mengeras karena Ketua Korpri Kabupaten Tanggamus dijabat oleh Sekda, Ir. Suaidi. Di sisi lain, secara struktural, Sekda juga berada di lingkar kekuasaan yang beririsan langsung dengan Inspektorat.
Pertanyaan keras pun menggema di internal ASN: Mungkinkah Inspektur baru benar-benar independen, jika yang harus diaudit adalah organisasi yang dipimpin Sekda, yang secara tidak langsung juga pimpinan strukturalnya..? “Ini ujian nyali. Jangan sampai Inspektorat hanya galak ke bawah, tapi mendadak bisu saat menyentuh elite,” kata Suherman tajam.
ASN menilai, jika audit mandek atau berakhir senyap, maka kecurigaan publik bahwa Dana Korpri selama ini menjadi zona nyaman elite birokrasi akan semakin menguat.
Rp50 Juta per Bulan, Tapi Sunyi Pertanggungjawaban, Dengan iuran Rp10 ribu hingga Rp15 ribu per ASN per bulan, akumulasi Dana Korpri Tanggamus diperkirakan puluhan juta rupiah setiap bulan. Namun hingga kini, laporan keuangan tahunan tak pernah dipublikasikan secara terbuka.
ASN mempertanyakan hal-hal mendasar: Ke mana dana itu mengalir..?, Siapa yang mengelola..?, Digunakan untuk apa..?, Apakah sesuai aturan..?
Jawaban resmi yang komprehensif masih dinanti. Tantangan Terbuka untuk Inspektur Baru, Pelantikan Drs. Suhendar Zuber, M.Si kini dipandang sebagai momen pembuktian, bukan sekadar rotasi jabatan. Apakah Inspektorat akan tampil sebagai benteng terakhir keadilan internal ASN, atau kembali menjadi stempel administratif yang aman bagi kekuasaan. “Kami tidak minta yang muluk-muluk. Kami minta keberanian,” tutup Suherman.
Kini publik menunggu satu hal sederhana namun menentukan: berani mengusut sampai ke atas, atau memilih aman di tengah pusaran kekuasaan..!!
Jurnalis : (Erwin).