Tanggamus (Medinas_News) — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tanggamus berubah menjadi skandal pelayanan publik. Alih-alih gizi layak, sejumlah siswa justru menerima menu roti berjamur dan buah ‘seuprit’, memicu amarah warga dan ledakan kritik di media sosial.
Di tengah kegaduhan itu, pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Tanggamus sekaligus Ketua Satgas MBG, Suaidi, justru memantik kemarahan baru. Bukan solusi yang muncul, melainkan kesan lepas tangan.
“Berita-beritain aja! saya itu hanya jabatannya saja dan saya tidak terlalu berperan di sini. Sekalipun kami memberikan peringatan juga percuma, anggaran tetap saja turun dari pusat ke dapur MBG,” ujar Sekda, Rabu (25/02/2026).
Pernyataan itu dinilai publik dingin, defensif, dan abai, seolah masalah gizi anak sekolah bukan urusan moral pemerintah daerah, meski program berjalan di wilayahnya dan menyasar anak-anaknya sendiri.
Menu Tak Layak, Anggaran porsi besar dan kecil Dipertanyakan. Keluhan warga bermunculan dari berbagai sekolah, SD Wai Gelang, SD Gisting, SD Sumber Rejo, yang menyebut menu hanya roti, jeruk, dan salak, bahkan ada laporan roti berjamur. Padahal, anggaran per porsi besar mencapai Rp10.000. dan per porsi kecil 8.000.
Seorang warga melalui akun Facebook menulis pedas: “Untuk harga Rp8.000 saja ini kemahalan, apalagi Rp10.000. Telur penyek tanpa wadah layak. Pemerintah menyalurkan, kualitasnya begini.”
Di Talang Padang, warga bahkan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan dan bupati turun tangan mengaudit dapur MBG yang dinilai “ngawur”.
Sekda Lempar Tanggung Jawab ke Pusat. Alih-alih mengeraskan pengawasan daerah, Sekda berdalih kewenangan ada di pusat, di bawah Badan Gizi Nasional. Dalih itu justru menguatkan persepsi publik bahwa pemerintah daerah memilih aman ketimbang melindungi kualitas gizi anak.
“Uang itu langsung dikucurkan dari pusat ke mereka (pengelola). Kami di daerah tidak bisa serta-merta menegur,” tambahnya.
Bagi publik, ini bukan alasan, melainkan pengakuan kegagalan fungsi pengawasan. Sebab, jika daerah tak berdaya menegur saat anak-anak menerima makanan tak layak, untuk apa Satgas dibentuk..?
Temuan Mencemaskan: Dapur Tanpa Sertifikat
Fakta lain yang tak kalah mengejutkan: dari 42 SPPG yang beroperasi di Tanggamus, belum satu pun mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Risiko keamanan pangan bagi anak-anak nyata, sementara penjelasan yang datang justru normatif.
Di lapangan, operasional MBG melibatkan yayasan swasta dengan koordinasi TNI–Polri. Namun rantai tanggung jawab kabur, dan pemda terlihat memilih jarak.
Publik Bertanya: Di Mana Kepemimpinan..?
Ucapan “berita-beritain aja” kini menjadi simbol kemarahan publik, sebuah kalimat yang dianggap mengecilkan penderitaan dan mengerdilkan peran negara di hadapan anak-anak sekolah.
Pertanyaannya sederhana namun menghantam:
Jika Ketua Satgas saja merasa “hanya jabatan”, siapa yang bertanggung jawab..?
Jika peringatan dianggap percuma, mengapa tidak hentikan dapur bermasalah..?
Jika anggaran Rp10 ribu tak menjamin menu layak, ke mana efektivitas pengawasan?
Program nasional boleh dari pusat, tapi dampaknya lokal, di piring anak-anak Tanggamus.
Dan hari ini, yang dipertanyakan publik bukan lagi viralnya menu, melainkan nyali kepemimpinan daerah untuk berdiri di depan, bukan berlindung di balik dalih kewenangan.
Jurnalis : (Erwin).