Bandar Lampung (MDSnews) — Polemik krisis anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menuai kritik tajam dari pengamat pemerhati publik dan hukum, Benny N.A. Puspanegara. Ia menilai pernyataan pejabat dinas yang mengaku anggaran belum cair justru menimbulkan kegaduhan dan dapat mencoreng citra Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk kepemimpinan Gubernur.
“Dinas Kesehatan itu sektor strategis dan vital. Kalau mengaku tidak ada anggaran, lalu apa yang mereka kerjakan? Pernyataan seperti ini hanya menimbulkan kesan bahwa ada ketidakberesan internal,” tegas Benny, Kamis (26/2/2026).
Benny menilai Dinas Kesehatan semestinya fokus bekerja, bukan membuka ke publik seolah-olah pemerintah provinsi tidak mampu mengelola anggaran.
“Jika persoalan ini disebabkan manajemen internal Dinas Kesehatan, jangan membuat gaduh. Bila perlu evaluasi, bahkan ganti kepala dinasnya jika dinilai mengganggu stabilitas Pemprov Lampung,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Kesehatan Lampung, Djohan Lius, mengungkapkan bahwa pihaknya menghadapi kesulitan anggaran di berbagai lini.
“Tukin belum keluar. Anggaran kegiatan lain juga belum cair. Bahkan perjalanan dinas pun susah,” ucap Djohan.
Situasi tersebut semakin menjadi sorotan setelah ia menyebut Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Edwin Rusli, saat melakukan perjalanan dinas ke Jakarta harus menggunakan uang pribadi karena anggaran belum tersedia.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terhadap tata kelola internal Dinas Kesehatan, mengingat sektor ini sangat strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
Plt. Kepala BPKAD Lampung, Nurul Fajri, turut memberikan klarifikasi terkait mekanisme pencairan anggaran.
“Dalam aturan pencairan tukin tentunya diterbitkan SK. Sementara untuk anggaran, pasti sudah dicairkan ke dinas jika sudah mengusulkan ke BPKAD. Artinya semua sesuai prosedur,” ujarnya singkat. (*)