LAMPUNG UTARA (MDs_News) – Proyek pemeliharaan irigasi di Kabupaten Lampung Utara kini tengah menjadi sorotan tajam. Meski anggaran swakelola yang digelontorkan mencapai miliaran rupiah, kondisi di lapangan justru memprihatinkan. saluran air tersumbat semak belukar, sementara keberadaan pekerja yang digaji negara mulai dipertanyakan.
Pada tahun anggaran 2026, Pemkab Lampung Utara mengalokasikan dana fantastis lebih dari Rp1 miliar khusus untuk upah tenaga kerja pemeliharaan irigasi. Berdasarkan data, anggaran tersebut diperuntukkan bagi 97 pekerja untuk membersihkan sedimen dan gulma di berbagai titik strategis seperti DI Way Bumi Agung hingga DI Way Kunyit.
Namun, fakta di Desa Wonomerto, Madukoro Baru, dan Way Tebabeng berbicara lain. Bukannya melihat petugas bekerja, warga justru disuguhi pemandangan irigasi yang dipenuhi rumput liar.
Ketimpangan antara besarnya anggaran dan kondisi lapangan memicu dugaan adanya proyek fiktif atau pengawasan yang mandul.
“Jarang sekali ada orang yang bersihkan. Sekarang kondisinya penuh rumput dan semak,” ungkap salah satu warga setempat.
Alih-alih dibantu petugas yang telah dianggarkan, para petani justru harus turun tangan sendiri. “Selama ini malah petani yang gotong royong bersih-bersih karena kami yang butuh airnya,” ujar seorang Kepala Desa dengan nada kecewa.
Skema swakelola yang seharusnya memberikan fleksibilitas kini dinilai rentan menjadi celah penyimpangan. Transparansi mengenai data tenaga kerja dan lokasi kerja mendesak untuk dibuka ke publik.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Bidang PSDA, Yunada, saat dikonfirmasi via telepon tidak memberikan respons meski ponselnya dalam keadaan aktif. Bungkamnya pihak dinas semakin mempertebal tanda tanya warga. (Rma)