Anggaran Pelantikan Kades Lampura Diduga di Mark-Up PPTK

DAERAH HOME HUKUM & KRIMINAL Lampung Utara

LAMPUNG UTARA (MDSnews) – Kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah 141 Kepala Desa terpilih hasil Pilkades serentak di 23 Kecamatan yang digelar 8 Desember 2021 lalu, Periode 2021-2027 berlangsung di GOR Sukung Kotabumi diduga ternodai.

Kegiatan tersebut dikelola oleh DINAS Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang mana PPK adalah Kabid pemdas Ismirham adi saputra.S.IP.MM Dan PPTK Kasi pengembangan peningkatan kapasitas desa, Ngadiman, SE. Anggaran kegiatan pelantikan kades terpilih dikelola PPTK, diduga banyak mark up, hasil pantauan media ini di lapangan, Kamis (23,12/2021).

Dalam anggaran biaya pelantikan kades serentak, tercantum jelas beberapa item yang diduga mark up yaitu :
1. Belanja makan minum Rp. 28.560.000.
2. Belanja makan minum pelantikan kepala desa Rp. 17.740.000.
3. Belanja jasa konfirmasi aplikasi/sistem informasi publikasi media Rp. 24.000.000.
4. Belanja operasional pelantikan Rp. 15.000.000.
5. Belanja lembur Rp 15.096.000
6. Belanja sewa peralatan Rp.6.498.000
7. Belanja sewa peralatan studio audio Rp.5000.000.
8. Belanja sewa gedung dan bangunan Rp.7000.000.
9. Belanja perjalanan dinas Rp. 69.800.000
10. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor cetak lainnya Rp.11.700.000.
11. Cetak banner/spanduk cetak foto 5R cetak foto 5R 12×17.8 Cm, Rp.12.200.000.
12. Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat tulis kantor Rp.14.038.800.

Beberapa item di atas adalah milik Pemkab Lampung Utara yang tidak disewakan, ironisnya di dalam spj kegiatan tersebut menyewa barang milik Pemkab Lampung Utara.

Hal tersebut diungkapkan sendiri oleh kepala Dinas DPMD Abdurahman SH,MM. saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, benar saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tetapi saya tidak memperhatikan sedetail mungkin hal seperti ini saya saja baru mengetahui, ucapnya.

Ia menambahkan, Okelah kalo korsi tapi kalau gedung itu tidak menyewa, sama seperti audio system itu tidak menyewa tapi kita memberi perkiraan 1 juta untuk uang bensin dan upah angkut atau uang kas.

Ketika disinggung terkait uang makan pasca pelantikan, setahu saya pas pelantikan itu tidak ada konsumsi makan.

Saya akan panggil PPK dan PPTK untuk mempertanyakan apa yang telah adinda konfirmasi, karena saya tidak memahami sedetail mungkin mereka yang paham, pungkas Abdurahman. (Rama)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *