Merasa Ada Ketidak Adilan, Khamami-Taufik Ajukan Banding

Bandar Lampung DAERAH HOME HUKUM & KRIMINAL LAMPUNG TERBARU

BANDAR LAMPUNG (MDSNews) – Mantan Bupati Mesuji Khamami dan adiknya Taufik Hidayat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Tanjung Karang, Bandar Lampung pada September lalu.

Ahli Hukum Pidana, Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. sebagai konsultan ahli menjelaskan bahwa, pada pengajuan PK ini poin paling utama pada intinya pak Khamami dipidana berdasarkan keterangan WS, dan WS ini adalah satu-satunya saksi.

“Satu saksi bukan saksi, karna dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan (KUHP) saksi minimal 2 orang, berdasarkan hal tersebut adanya ketidak adilan yang diterima Khamami. Berdasarkan putusan pengadilan pak hamami di pidana 8 Tahun dan adiknya Taufik Hidayat dipidana 6 Tahun,” katanya dalam konferensi pers, Kamis (22/10/2020).

Selain daripada saksi, kuasa hukum Khamami juga keberatan atas pasal yang ditetapkan.

“Ini merupakan sebuah kesalahan yang dimaksud adalah adalah penerapan pasal-pasal. Yang seharusnya kalo penyuap ditetapkan dengan Pasal 5 ayat 1, maka penerima suap ditetapkan dengan pasal pasangan pasal 5 ayat 2 bukan Pasal 12 huruf a,” tambahnya.

Diketahui, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang Khamami tengah menjalani pidana kasus suap fee proyek infrastruktur Mesuji. Khamami divonis 8 tahun penjara dan denda denda 300 juta Rupiah subsider 5 bulan penjara. Sementara Taufik Hidayat divonis 6 tahun penjara dengan denda sebelumnya 100 juta Rupiah menjadi Rp200 juta subsider 2 bulan penjara.

Ditempat yang sama Masyuri Abdullah mengungkapkan, Mantan Bupati Mesuji, Khamami mengungkap tiga alasan mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang.

“Ada poin-poin PK yang kita ajukan, pertama adanya Novum (temuan). Kedua adanya isi putusan yang bertolak belakang, ketiga adanya beberapa kesalahan,” kata Masyuri Abdullah.

Disinggung terkait temuan atau Novum diantaranya adalah adanya kesalahan terhadap penerapan pasal, yang mana seharusnya kliennya yakni Khamami dijerat dalam pasal 5, bukan pada pasal 12 huruf a.

“Klien kami kan tidak kena operasi tangkap tangan (OTT). Yang di OTT inikan adik beliau Taufik Hidayat, Meidarmawan, Farid Basawad dan Kardinal, ini semua kan sudah pernah terungkap dalam fakta persidangan sebelumnya,” terangnya.

Firdaus juga menambahkan bahwa, tidak pernah adanya komunikasi antara Khamami, Taufik Hidayat dan Kardinal terkait, pengambilan uang sebesar Rp1,2 Miliar tersebut.

“Inikan jadi pertanyaan kenapa Khamami jadi turut serta memerintahkan Taufik Hidayat untuk ngambil uang itu, padahal hal itu enggak ada,” tutupnya. (Erlan/P)

 115 total views,  2 views today