Lampung Utara (MDSnews) – Mencuatnya berbagai keluhan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) di Lampung Utara (Lampura) di beberapa Desa dan Kecamatan setempat, telah lama terbentuk tapi tidak ada pembinaan sama sekali. Sehingga mereka tidak mengetahui ada program apa saja di Dinas Pertanian tersebut.
Besarnya Anggaran yang digelontorkan untuk Dinas Pertanian Lampura pada Tahun 2021 hampir mencapai 3 Miliar, kuat dugaan tidak tepat sasaran dan jauh dari kata efektif, Rabu (15/6/22).
Beredarnya pemberitaan di media massa, LBH.PAI Lampung turut menyoroti permasalahan di Dinas Pertanian Lampung Utara. hal tersebut disampaikan Direktur LBH.PAI Lampung Muhamad Ilyas.
” Masyarakat Lampung tentu masing ingat statemen-statemen ataupun program yang digadang- gadang menjadi unggulkan terkait perbaikan taraf hidup masyarakat Lampung dan tentu menyasar bidang pertanian, mengingat provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah di indonesia yang berbasiskan pertanian.” Ujar Muhammad Ilyas.
Pada saat itu, untuk membangun Provinsi Lampung lebih baik Gubernur Lampung Arinal Djunaidi memaparkan 6 Misi “Rakyat Lampung Berjaya” dan 33 janji kerja untuk program prioritas hal tersebut disampaikannya dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Jumat (14/6/2019).
Dalam Paripurna di depan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung tersebut, Arinal menjelaskan visi nya untuk Lima Tahun ke depan adalah “Rakyat Lampung Berjaya.”
“Dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi aman, berbudaya maju dan berdaya saing di berbagai sektor tak terkecuali bidang pertanian,” imbuhnya.
“Dengan temuan Anggaran yang diduga janggal dan mendapat sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali GAPOKTAN Lampung Utara, maka hal tersebut tentu harus segera di tindak lanjuti oleh kepala daerah melalui perangkat nya.” Tambah Muhammad Ilyas
Jika dugaan penganggaran tersebut tidak sesuai, dan cenderung terdapat dugaan penyelewengan maka hal tersebut tentu sangat mencederai para Petani di Lampung Utara.
Mengingat, mereka yang sangat paham bagaimana kondisi sulit dan berdarah-darah nya mereka mengelola Pertanian sebagai sumber kehidupan, salah satunya penderita petani adalah kelangkaan pupuk.
Maka, berdasarkan temuan dugaan Anggaran yang tak sesuai tersebut. Tentu kontra produktif dengan Program Unggulan Gubernur Lampung yakni ” Rakyat Lampung berjaya ” maka dengan peristiwa tersebut kami LBH.PAI Lampung meminta.
Mengevaluasi setiap penggunaan Anggaran yang dikelola oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertanian Lampung Utara.
Mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti temuan atau dugaan yang diperoleh oleh teman-teman media, sebagai langkah preventif dan konkret sebagai wujud hadirnya Negara.
” Meminta para petani, yang tergabung dalam GAPOKTAN Lampung Utara untuk selalu bersatu dan bersikap kritis terhadap program-program Pemerintah yang dirasa diselewengkan oleh oknum-oknum tertentu,” Tutup mantan aktivis LBH. PAI Bandar Lampung dan Dewan Daerah WALHI Lampung tersebut. (Rama)