JAKARTA (MDSnews)-Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni menekankan, daerah memaksimalkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan meningkatkan pelayanan publik.
“Kita terus mendorong, setiap daerah agar mau memaksimalkan kinerja BLUD, baik pada sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya,” kata Fatoni dalam rapat koordinasi (Rakor) BLUD tahun 2023, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (08/03/2023).
Ia menjelaskan, untuk sektor kesehatan, saat ini tercatat jumlah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebanyak 810 unit, dan 577 RSUD atau sekitar 71 persen sudah menerapkan BLUD.
Sedangkan, imbuhnya, untuk Puskesmas, dari total 10.292 di Indonesia, sudah 4.412 Puskesmas atau sekitar 43 persen yang menerapkan BLUD.
Fatoni mengatakan, untuk sektor pendidikan sebanyak 98 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Indonesia telah menerapkan BLUD.
Kemudian, sejumlah pelayanan lain pada sektor non-kesehatan yang telah menerapkan BLUD sebanyak 91 layanan.
Menurut Fatoni, beberapa upaya yang perlu dilakukan Pemda untuk meningkatkan kinerja BLUD yakni,
menyusun, dan menetapkan peraturan mengenai fleksibilitas BLUD, diantaranya pengelolaan pendapatan dan pengelolaan belanja, baik ambang batas maupun pergeseran.
Upaya lainnya, kata Fatoni, yaitu pengelolaan pembiayaan baik utang dan piutang, SILPA dan investasi, serta penyusunan, pengajuan, penetapan, dan perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) BLUD.
Ia menambahkan, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuda telah mengeluarkan surat edaran (SE), untuk menjadi acuan terutama mengenai tata cara penyusunan dokumen administratif sebagai persyaratan utama penerapan BLUD. Dengan begitu, Pemda dapat menyusun dokumen administratif penerapan BLUD secara lebih mudah.
“Pelayanan publik saat ini, dituntut tidak hanya dapat dijalankan dengan konsep “send”, tetapi juga harus mampu memberikan dampak yang sampai kepada masyarakat,” tandasnya. (Red)