BANDARLAMPUNG (MDSnews)-Kasus Kebakaran KMP Royke 1 menjadi pintu masuk, pemerintah pusat melakukan evaluasi kinerja operasional ASDP di Pelabuhan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), dan Merak Provinsi Banten.
Penegasan itu, disampaikan mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Lampung, Juniardi, Selasa (09/05/2023).
“Dugaan pungutan liar (Pungli), masih marak di dua pelabuhan tersebut. Mulai dari tiket hingga antrian kendaraan penumpang, serta operasional kapal yang tidak layak operasi. Ini sudah menjadi rahasia umum, kapal eksekutif bisa cepat, kenapa kapal dermaga lain tidak?. Padahal, sama jarak tempuhnya. Kejanggalan ini, memberikan kasta terhadap pelayanan masyarakat,” kata mantan jurnalis SKU Lampost itu.
Juniardi juga menyatakan, ada puluhan ribu kendaraan melintasi melalui Pelabuhan Bakauheni-Merak, dan sebaliknya.
“Apabila ada 6 ribu mobil/hari, dan ada Pungli Rp500 dikalikan satu bulan, maka jumlahnya mencapai miliaran,” ujarnya.
Menurut Juniardi, kasus Kapal Royke 1 saja misalnya. Ada tumpang tindak data manifes penumpang di pelabuhan, dan jumlah yang ada di kapal. Perbedaannya hingga 300 persen. Data manifes 140 orang, faktanya Basarnas mengevakuasi hingga 450 orang, termasuk jumlah mobil.
“Semoga Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) tahu masalah ini, dan segera di evaluasi. Banyak kasus kapal kandas, kecelakaan mobil masuk laut, dan masalah lainnya. Alibinya, adalah cuaca. Ini menunjukkan pengelolaan yang tidak profesional,” tandasnya. (Red)