Lampung Utara (MDs_News) – Sementara program daerah dipotong ketat atas nama efisiensi anggaran 2025, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) malah melahap belanja perjalanan dinas hingga Rp246.030.266 – 72,28% dari pagu Rp340.349.000. publik bertanya manfaat bagi rakyat, atau sekadar tamasya birokrat.
Data serapan ini mencuat di pertengahan tahun, dengan pos perjalanan dinas biasa menyedot Rp228.930.266 dari pagu Rp 323.249.000 (70,82%). Angka bombastis ini bertabrakan frontal dengan seruan penghematan, memicu dugaan agenda keluyuran yang disamarkan sebagai dinas resmi.
Sektor kebudayaan kehabisan napas untuk pelestarian situs atau bantu seniman, tapi pejabat rajin mondar-mandir dengan anggaran dinas, geram sumber internal yang enggan identitasnya dirangkap.
Kepala Disparbud Perdana Putra membantah, mengklaim serapan itu akumulasi lima satuan kerja. empat bidang plus sekretariat dan justru bukti efisiensi karena belum 100%. “Sudah sesuai mekanisme, peruntukan jelas. Kalau anggaran perubahan, tergantung bisa dipaksakan atau nggak,” elaknya saat ditemui di kantor, Kamis (9/4/2026).
Ia akui ada dinamika internal kegiatan mendesak tak terencana, makanya geser anggaran dari pos lain. “Kami patuh instruksi Presiden soal efisiensi,” tegasnya, meski nada defensifnya tak kunjung pudar.
Penggunaan dana ratusan juta ini kini disorot BPK-RI Perwakilan Lampung dalam pemeriksaan rutin. “Masih berlangsung,” tutup Perdana.
Benarkah perjalanan ini nyalakan roda pariwisata, atau cuma pesta uang rakyat untuk tiket pesawat dan hotel pejabat.? (Rma)