Lampung Utara (MDs_News) – Pasca inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Kotabumi pada Rabu dini hari, 29 April 2026, terungkap fakta bahwa sejumlah pejabat tinggi setempat tidak berada di tempat.
Pejabat yang dimaksud yakni Kepala Rutan (Karutan) sebagai pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab atas operasional, pembinaan, dan keamanan rutan, serta Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (KPR) yang memiliki tugas memastikan keamanan, ketertiban, dan deteksi dini terhadap potensi gangguan. Ketidakhadiran keduanya menimbulkan pertanyaan terhadap pengawasan internal di dalam rutan.
“Karutan maupun KPR sedang tidak berada di tempat, Pak,” ungkap Kepala Sub Seksi Pengelolaan, Jayeng Supriyanto, pada Kamis (30/4/2026).
Sidak tersebut sebelumnya juga mengungkap adanya indikasi peredaran handphone di kalangan narapidana. Berdasarkan keterangan narasumber yang enggan disebutkan identitasnya, temuan ini diperkuat oleh rekaman CCTV yang menunjukkan aktivitas mencurigakan terkait penggunaan alat komunikasi ilegal di dalam rutan.
Isu ini semakin ramai diperbincangkan publik setelah diberitakan melalui akun TikTok @SKHmedinaslampung yang disebut telah menjangkau sekitar 17 ribu penonton dan memicu puluhan komentar. Sejumlah warganet bahkan mengaku pernah mengalami atau mengetahui praktik serupa, seperti dugaan pungutan liar (pungli) dan penyewaan handphone di dalam rutan.
Salah satu akun, @MinakIrfan, menuliskan, “Nyata kalau itu pak, karena saya pernah mengalaminya di situ, kenapa nggak dari dulu, pak.”
Komentar serupa juga disampaikan akun @PTCPBLampung, “Telat, pak, sudah dari zaman dulu,” serta akun @RezaJohan yang menyebut, “Benar banget, pak… itu saya alami waktu di Rutan Kotabumi dulu.”
Ramainya tanggapan publik ini memperkuat dugaan adanya praktik yang telah berlangsung cukup lama di dalam Rutan Kelas IIB Kotabumi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi pihak terkait untuk segera melakukan pembenahan, peningkatan pengawasan, serta penegakan aturan secara tegas guna menjaga integritas dan keamanan lembaga pemasyarakatan. (Rma)