Lampung (MDSnews) – Di tengah pesatnya pembangunan infrastruktur, pemandangan berbeda justru terlihat di wilayah perbatasan antara Kelurahan Way Kandis, Kota Bandar Lampung, dan Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan.
Pasalnya, Sejumlah warga Dusun 2A Desa Fajar Baru harus bergotong royong membangun jembatan darurat menggunakan batang kelapa dan bambu demi mempertahankan akses penghubung antarwilayah.
Suasana haru dan prihatin tampak saat warga memikul batang kelapa serta kayu bambu untuk dijadikan alas penyeberangan. Dengan peralatan seadanya, masyarakat berupaya menjaga agar jalur penghubung tetap bisa dilalui untuk aktivitas sehari-hari.
“Miris, di zaman pembangunan yang semakin maju, kami masih harus membangun jembatan sendiri dari batang kelapa,” ujar salah seorang warga di lokasi.
Jembatan sederhana tersebut menjadi akses vital penghubung Way Kandis, Bandar Lampung, dengan Desa Fajar Baru, Lampung Selatan. Hingga kini, warga mengaku belum merasakan pembangunan infrastruktur yang layak di kawasan perbatasan tersebut.
Kepala Dusun 2A Desa Fajar Baru, Junaidi, menjelaskan bahwa jalur tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat. Meski kawasan itu belum padat penduduk dan kondisi jalannya belum terbentuk sempurna, akses jembatan tetap menjadi kebutuhan utama warga.
“Setiap hari masyarakat melintas di sini, baik dari Way Kandis menuju Fajar Baru maupun sebaliknya. Mau tidak mau, warga tetap harus menggunakan akses seadanya agar aktivitas tetap berjalan,” jelasnya.
Tak hanya warga setempat, sejumlah petani asal Bandar Lampung yang memiliki lahan pertanian di Desa Fajar Baru dan sekitarnya juga menggantungkan aktivitas mereka pada jembatan darurat tersebut.
Ia berharap pemerintah segera hadir membangun jembatan permanen yang aman dan layak digunakan. Meski titik lokasi jembatan masuk wilayah Kota Bandar Lampung, masyarakat menilai pembangunan infrastruktur itu menjadi kebutuhan bersama karena menyangkut konektivitas dan roda perekonomian warga lintas wilayah.
“Harapan kami sederhana, ada jembatan permanen agar masyarakat tidak terus bergantung pada akses darurat seperti ini,” tandasnya.(*)