Tanggamus (Medinas_News) — Keluhan masyarakat mengenai sulitnya mendapatkan BBM subsidi jenis Pertalite kini bukan lagi suara satu atau dua orang. Media sosial telah menjadi ruang tempat warga meluapkan keresahan yang selama ini mereka rasakan.
Antrean panjang di SPBU, harga Pertalite eceran yang disebut menembus Rp14.000 hingga Rp16.000 per liter, hingga dugaan maraknya pembelian berulang oleh pengecer menjadi persoalan yang terus diperbincangkan. Jika kondisi ini terus dibiarkan, bukan hanya ekonomi masyarakat yang terdampak, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pengawasan pemerintah.
Pemerintah Kabupaten Tanggamus diharapkan tidak menganggap ramainya keluhan ini sebagai dinamika biasa di media sosial. Justru, suara warga di ruang digital harus dipandang sebagai alarm yang menandakan adanya persoalan di lapangan yang membutuhkan perhatian serius. Ketika masyarakat mulai merasa lebih mudah mendapatkan Pertalite di pengecer dibandingkan di SPBU, maka sudah saatnya pemerintah bersama instansi terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasannya. Masyarakat tidak menuntut hal yang berlebihan; mereka hanya ingin haknya memperoleh BBM subsidi benar-benar terlindungi.
Sudah waktunya Pemerintah Kabupaten Tanggamus menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat. Turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan warga, memperkuat pengawasan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pengelola SPBU agar distribusi BBM subsidi berjalan sesuai aturan.
Jangan sampai keresahan yang kini hanya berupa unggahan dan komentar di media sosial berubah menjadi kekecewaan yang semakin meluas. Pemerintah dituntut hadir bukan setelah masalah membesar, melainkan saat masyarakat mulai meminta pertolongan. Sebab, pemerintahan yang baik bukan hanya mampu membangun infrastruktur, tetapi juga peka terhadap denyut persoalan yang dirasakan rakyat setiap hari.
Jurnalis : (Erwin).