Color Run 2026 Dimatangkan, Pengamat Ingatkan Pemkab Tanggamus: Prioritaskan Jalan, Sarana Pendidikan hingga Kebutuhan Dasar Masyarakat.
Tanggamus (Medinas_News) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanggamus mulai mematangkan persiapan penyelenggaraan Kiluan Tanggamus Color Run 2026. Di balik rencana tersebut, muncul sorotan dari kalangan pengamat pemerintahan yang mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Rapat persiapan yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus Ir. Suaidi, M.M., bersama sejumlah organisasi perangkat daerah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menyelenggarakan agenda olahraga dan promosi pariwisata tersebut. Namun, di sisi lain, masyarakat masih dihadapkan pada berbagai persoalan mendasar yang dinilai lebih membutuhkan perhatian.
Mulai dari kondisi jalan kabupaten yang rusak dan berlubang di berbagai wilayah, pembangunan maupun perbaikan jembatan, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas pelayanan kesehatan, irigasi pertanian, hingga berbagai infrastruktur pelayanan publik lainnya yang setiap hari dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pengamat Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, M. Ikhwan, pada Sabtu, 11 Juli 2026, mengatakan pemerintah harus benar-benar cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan dan penggunaan anggaran daerah.
“Event seperti Color Run memang memiliki nilai positif sebagai promosi pariwisata dan penggerak ekonomi masyarakat. Namun pemerintah juga harus melihat kondisi riil di lapangan. Masih banyak jalan yang rusak, jembatan yang membutuhkan pembangunan, sarana pendidikan yang perlu diperbaiki agar proses belajar mengajar semakin baik, fasilitas kesehatan yang perlu ditingkatkan, hingga berbagai infrastruktur dasar lainnya yang jauh lebih mendesak,” ujar Ikhwan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan seremonial yang dilaksanakan, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah uang rakyat semestinya menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Ketika masyarakat masih mengeluhkan jalan berlubang, akses jembatan yang belum memadai, ruang belajar yang membutuhkan rehabilitasi, fasilitas sekolah yang masih terbatas, hingga pelayanan publik yang belum optimal, maka kebutuhan-kebutuhan itu sudah seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah,” katanya.
Selain persoalan prioritas pembangunan, Ikhwan juga menyoroti biaya pendaftaran peserta yang pada pelaksanaan sebelumnya dikabarkan mencapai sekitar Rp150 ribu per orang.
Menurutnya, nominal tersebut relatif tinggi bagi sebagian masyarakat, khususnya mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
“Kalau memang tujuan kegiatan ini untuk membangun semangat olahraga sekaligus mempromosikan pariwisata daerah, alangkah baiknya biaya pendaftaran dibuat lebih terjangkau atau bahkan disediakan kuota gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dengan begitu seluruh lapisan masyarakat dapat ikut merasakan manfaatnya, bukan hanya kalangan tertentu,” ujarnya.
Ikhwan juga mengaku menerima informasi bahwa pada pelaksanaan sebelumnya terdapat aparatur di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kecamatan, maupun instansi di Kabupaten Tanggamus yang diarahkan untuk mengikuti kegiatan tersebut.
“Apabila informasi itu benar, tentu perlu ada penjelasan secara terbuka dari pemerintah agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda di tengah masyarakat. Partisipasi akan jauh lebih baik apabila lahir dari kesadaran dan semangat bersama, bukan karena merasa diwajibkan,” katanya.
Ia menambahkan, apabila setiap peserta harus membayar biaya pendaftaran sekitar Rp150 ribu, sementara terdapat banyak peserta dari kalangan aparatur pemerintah, maka masyarakat tentu akan mempertanyakan apakah pola seperti itu sudah mencerminkan keberpihakan kepada kepentingan publik.
“Yang diharapkan masyarakat bukan sekadar ramainya sebuah event, tetapi bagaimana pemerintah mampu menunjukkan bahwa kebutuhan dasar seperti jalan yang layak, jembatan yang aman, sekolah dengan sarana yang memadai, pelayanan kesehatan, irigasi, dan fasilitas publik lainnya tetap menjadi prioritas utama pembangunan. Ketika kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, masyarakat tentu akan lebih mudah menerima pelaksanaan berbagai kegiatan promosi daerah,” tegasnya.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Tanggamus mampu menyusun kebijakan pembangunan secara seimbang, sehingga promosi pariwisata tetap berjalan tanpa mengesampingkan kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
“Pariwisata memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tetapi pembangunan yang paling dirasakan masyarakat adalah jalan yang baik, jembatan yang kokoh, sekolah yang layak, fasilitas kesehatan yang memadai, serta pelayanan publik yang berkualitas. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” pungkasnya.
Jurnalis : (Erwin).