PESISIR BARAT (Medinas_News) — Proyek pembangunan Kantor Perwakilan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di wilayah Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, yang mulai dikerjakan sejak Agustus 2026, justru menuai sorotan. Bukan karena proyek tersebut tak berjalan, melainkan karena papan informasi proyek yang berdiri di lokasi pekerjaan tidak mencantumkan nilai anggaran maupun sumber dana.
Pantauan awak media, Selasa (15/9/2026), aktivitas pembangunan terlihat mulai menggeliat. Alat berat telah berada di lokasi, material bangunan mulai didatangkan dan para pekerja melakukan aktivitas pengerjaan. Namun di tengah proyek yang disebut-sebut memiliki nilai fantastis itu, papan informasi yang seharusnya menjadi jendela keterbukaan kepada masyarakat justru menyisakan tanda tanya. Sejumlah informasi tercantum, tetapi nilai anggaran dan sumber pembiayaan tidak terlihat pada papan proyek.
Kondisi tersebut sontak memunculkan pertanyaan: mengapa proyek pemerintah dengan nilai miliaran rupiah justru tidak terang sejak awal soal berapa besar uang yang digunakan? Transparansi bukan sekadar tulisan di atas papan proyek, tetapi bagian penting dari pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada publik.
“Seharusnya keterbukaan informasi publik itu wajib. Ini proyek pemerintah, uangnya dari rakyat. Masa nilai anggarannya tidak dicantumkan?” ujar Joni, warga Krui yang melintas di sekitar lokasi.
Sorotan semakin tajam setelah Yanto selaku pelaksana proyek menyebut bahwa pagu anggaran pembangunan tersebut mencapai sekitar Rp26 miliar. Angka itu bukan nilai kecil. Dengan besarnya anggaran yang disebutkan tersebut, publik tentu memiliki alasan untuk mempertanyakan mengapa informasi mengenai nilai pekerjaan tidak ditampilkan secara terbuka di papan proyek.
Menurut Yanto, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pihak Bakamla untuk memberikan penjelasan terkait persoalan tersebut. “Jumlah pagu anggaran sekitar Rp26 miliar. Untuk persoalan papan informasi, kami akan koordinasi dengan pihak Bakamla,” ungkap Yanto.
Bagi masyarakat, persoalannya bukan semata-mata soal selembar papan proyek. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik. Ketika proyek menggunakan anggaran negara, masyarakat berhak mengetahui informasi dasar mengenai pekerjaan tersebut, termasuk sumber pembiayaan dan nilai kontraknya, sesuai ketentuan yang berlaku.
“Anggaran sebesar itu kok tidak terpampang. Kondisi seperti ini tentu bisa menimbulkan kecurigaan. Kami tidak menuduh ada penyimpangan, tetapi keterbukaan harus dikedepankan. Kalau memang semuanya jelas, kenapa informasi anggarannya tidak ditampilkan?” tegas Joni.
Tak berhenti pada persoalan transparansi anggaran, pantauan di lapangan juga menemukan aspek keselamatan kerja yang patut menjadi perhatian serius. Sejumlah pekerja terlihat tidak mengenakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap. Beberapa pekerja tampak tidak menggunakan helm keselamatan maupun rompi keselamatan. Di lokasi juga disebut belum terlihat fasilitas kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).
Kondisi tersebut tentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Proyek konstruksi melibatkan alat berat, material bangunan dan berbagai potensi risiko kecelakaan kerja. Karena itu, aspek keselamatan seharusnya berjalan beriringan dengan target pembangunan. Jangan sampai proyek megah bernilai puluhan miliar justru mengabaikan keselamatan orang-orang yang bekerja di dalamnya.
Publik pada dasarnya tidak mempersoalkan pembangunan Kantor Perwakilan Bakamla di Pesisir Barat. Justru masyarakat berharap proyek strategis tersebut dapat selesai tepat waktu, tepat mutu, berkualitas dan memberikan manfaat. Namun pembangunan yang menggunakan anggaran negara semestinya tidak meninggalkan ruang gelap dalam hal informasi maupun keselamatan kerja.
Proyek boleh berjalan cepat, tetapi transparansi jangan tertinggal. Anggaran negara bukan angka yang harus disembunyikan dari masyarakat. Jika nilai pekerjaan memang sekitar Rp26 miliar sebagaimana disampaikan pelaksana, maka publik tentu berharap angka tersebut dapat dijelaskan secara terang melalui informasi proyek yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan tidak dicantumkannya nilai anggaran dan sumber dana pada papan proyek maupun mengenai temuan keselamatan kerja di lokasi. Media tetap membuka ruang bagi pihak Bakamla, kontraktor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan secara resmi.
“Silakan dibangun. Kami mendukung pembangunan. Tapi sejak awal harus jelas dan terbuka. Jangan sampai proyek baru dimulai, tetapi persoalan transparansinya sudah dipertanyakan,” tutup Joni.
Jurnalis : (Red).