Tanggamus (Medinas_News) — Pembangunan infrastruktur jalan yang baru saja selesai dikerjakan kembali menjadi sorotan masyarakat. Proyek Pemeliharaan Berkala Ruas (208) Talang Padang–Sumanda, Kecamatan Talang Padang, yang menggunakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2026, disebut mulai mengalami keretakan di sejumlah titik.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut memiliki nilai kontrak sebesar Rp9.392.799.000. Dalam papan proyek juga tercantum tanggal kontrak 7 Agustus 2026, dengan pelaksana pekerjaan CV Kalingga Jaya Shima dan konsultan pengawas CV Denmass.
Sementara itu, pemberitaan mengenai pekerjaan tersebut sebelumnya menyebut penanganan ruas Talang Padang–Sumanda dilakukan dengan konstruksi beton pada sejumlah titik sepanjang sekitar 2.228 meter atau 2,2 kilometer. Data yang diberitakan sebelumnya mencantumkan nilai kontrak Rp8,458 miliar, sehingga angka pada papan proyek di lokasi yang mencapai Rp9,392 miliar juga penting untuk diklarifikasi kepada pihak terkait.
Kini, setelah pekerjaan tersebut rampung, muncul kondisi yang menjadi perhatian masyarakat. Sejumlah bagian jalan terlihat mengalami keretakan. Kondisi tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, terlebih pekerjaan masih terbilang baru dan anggaran yang digelontorkan bukanlah nilai yang kecil.
Bagi masyarakat, pembangunan jalan dengan anggaran miliaran rupiah tentu diharapkan menghasilkan konstruksi yang kuat, berkualitas dan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang. Bukan justru setelah selesai dikerjakan, masyarakat sudah dihadapkan dengan persoalan keretakan pada badan jalan.
Seorang tokoh masyarakat yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengaku miris melihat kondisi tersebut. Ia mengatakan, pembangunan jalan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat, sehingga kualitas pekerjaan seharusnya menjadi perhatian serius sejak tahap awal hingga pekerjaan dinyatakan selesai.
“Miris sekali melihatnya. Ini baru saja dikerjakan, anggarannya juga miliaran rupiah, tetapi sudah terlihat keretakan di beberapa titik. Masyarakat tentu bertanya-tanya, bagaimana kualitas pekerjaan dan material yang digunakan sehingga kondisi seperti ini bisa terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah daerah saat ini memang sedang berupaya melakukan pembenahan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Tanggamus. Upaya tersebut patut diapresiasi karena jalan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat, mulai dari transportasi, perdagangan, pertanian hingga akses pelayanan publik.
Namun, kata dia, semangat pembangunan tersebut harus berjalan beriringan dengan pengawasan dan kualitas pekerjaan. Jangan sampai program pembangunan yang dimaksudkan untuk menjawab keluhan masyarakat justru menimbulkan persoalan baru karena hasil pekerjaan tidak bertahan sebagaimana yang diharapkan.
“Kita mendukung pemerintah membangun jalan. Apalagi masyarakat memang sangat membutuhkan jalan yang bagus. Tetapi pembangunan itu jangan hanya mengejar pekerjaan selesai. Materialnya harus bagus, pengerjaannya harus benar dan pengawasannya harus ketat. Karena kalau cepat rusak, akhirnya pemerintah juga yang akan terkena dampaknya,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu segera mendapat perhatian dari Dinas PUPR Tanggamus maupun pihak pengawas, bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi memastikan apakah keretakan yang terjadi masih dalam batas teknis yang diperbolehkan atau justru menunjukkan adanya persoalan pada pelaksanaan pekerjaan.
Menurutnya, pemeriksaan secara teknis penting dilakukan agar masyarakat tidak hanya mendapatkan jawaban berdasarkan dugaan. Terlebih, proyek tersebut menggunakan uang negara yang pada hakikatnya merupakan uang masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat hanya melihat proyeknya selesai, kemudian beberapa waktu kemudian rusak lagi. Kalau memang ada keretakan, turun dan periksa. Lihat materialnya, lihat proses pengerjaannya, lihat kualitas betonnya. Kalau memang ada yang tidak sesuai, harus segera diperbaiki sesuai aturan,” tegasnya.
Sorotan tersebut menjadi semakin relevan dengan perhatian Bupati Tanggamus Drs H. Moh. Saleh Asnawi terhadap kualitas pembangunan jalan. Dalam peninjauan sejumlah ruas jalan pada 3 Oktober 2026, Bupati menegaskan bahwa kualitas pembangunan menjadi perhatian utama dan jalan yang dibangun diharapkan dapat bertahan lama serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, masyarakat berharap pesan tersebut benar-benar diterapkan sampai ke tingkat pelaksanaan di lapangan. Jangan sampai kebijakan dan perhatian pimpinan daerah untuk memperbaiki infrastruktur justru tidak sejalan dengan kualitas pekerjaan yang diterima masyarakat.
Tokoh masyarakat tersebut juga mengingatkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pekerjaan tidak hanya mengejar penyelesaian administrasi proyek. Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar pekerjaan selesai dan anggaran terserap, tetapi bagaimana hasil pembangunan tersebut dapat digunakan masyarakat secara aman dan bertahan dalam waktu panjang.
“Bupati sekarang sedang berusaha membangun Tanggamus. Jalan-jalan yang rusak diperbaiki, masyarakat tentu senang. Tapi jangan sampai niat baik itu kemudian menjadi bumerang karena ada pekerjaan yang kualitasnya dipertanyakan. Yang rugi bukan hanya pemerintah, tetapi masyarakat juga,” ujarnya.
Ia berharap persoalan keretakan pada ruas jalan Talang Padang-Sumanda segera mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan terbuka dari pihak berwenang. Apabila hasil pemeriksaan menyatakan terdapat bagian pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, masyarakat berharap dilakukan perbaikan tanpa harus menunggu kerusakan semakin meluas.
“Kita tidak menuduh siapa-siapa. Tetapi kalau ada sesuatu yang terlihat secara kasatmata, tentu wajar masyarakat mempertanyakan. Anggarannya besar, pekerjaannya baru rampung, maka kualitasnya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai jalan baru dibangun, tetapi masyarakat kembali disuguhi jalan yang retak dan rusak,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Dinas PUPR Tanggamus maupun kontraktor pelaksana mengenai keretakan pada sejumlah titik jalan tersebut, termasuk penyebab dan langkah penanganan yang akan dilakukan. Pemeriksaan teknis di lapangan diperlukan untuk memastikan kondisi sebenarnya serta memastikan pekerjaan yang dibiayai APBD tersebut benar-benar memberikan hasil sesuai dengan ketentuan dan harapan masyarakat.
Jurnalis : (Erwin).