LAMPUNG (MDSnews) — Keterlibatan investor asing dalam pengelolaan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) bukan alasan bagi pengelola untuk menutup diri dari kritik dan pengawasan publik. Ketua DPP Pematank, Suadi Romli, menyoroti tata kelola PT Bakauheni Terbanggi Besar Toll (PT BTB) di bawah Direktur Charles Giroth, mulai dari dugaan pengurangan upah pekerja, kebakaran berulang di sekitar ruas tol, hingga persoalan keselamatan lalu lintas.
Tak hanya mendesak evaluasi menyeluruh, Pematank juga mendorong negara mengambil alih pengelolaan ruas strategis tersebut jika hasil evaluasi menunjukkan langkah itu paling tepat bagi kepentingan nasional.
Bukan Sekadar Bisnis, Ini Wajah JTTS
Suadi Romli menegaskan, Tol Bakter merupakan bagian strategis Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) yang menyangkut mobilitas masyarakat, kepentingan ekonomi, dan keselamatan pengguna jalan.
“Menurut kami, Tol Bakauheni–Terbanggi Besar merupakan ruas strategis negara dan bagian dari wajah Jalan Tol Trans-Sumatera. Karena itu, pengelolaannya tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan bisnis, sementara persoalan dugaan pengurangan upah pekerja, kebakaran berulang, dan keselamatan pengguna jalan terus menjadi sorotan,” tegas Suadi.
Menurutnya, persoalan tersebut harus dijawab melalui evaluasi terbuka, bukan sekadar pernyataan normatif. Keterbukaan manajemen terhadap kritik juga perlu menjadi bagian dari penilaian tata kelola perusahaan.
Negara Jangan Hanya Menjadi Penonton
Pematank menilai, jika pengelolaan tidak mampu menjamin transparansi, perlindungan pekerja, dan keselamatan publik, pemerintah harus berani mengevaluasi ulang skema pengelolaannya, termasuk mempertimbangkan pengambilalihan oleh negara.
“Negara jangan hanya menjadi penonton. Kami mendorong pemerintah mengevaluasi secara menyeluruh pengelolaan Tol Bakter dan mempertimbangkan pengambilalihan apabila terbukti menjadi pilihan terbaik bagi kepentingan nasional. Infrastruktur strategis seperti ini harus menjamin keselamatan masyarakat, melindungi pekerja, dan tetap berada dalam pengawasan negara. Jangan sampai kepentingan investasi mengalahkan kepentingan publik,” tandasnya.
Desakan tersebut bukan berarti modal asing otomatis menjadi penyebab persoalan. Namun, keterlibatan investor tidak boleh mengurangi tanggung jawab pengelola kepada negara dan masyarakat. Opsi pengambilalihan perlu dikaji berdasarkan status konsesi, dasar hukum, konsekuensi pembiayaan, serta keberlanjutan layanan.
Pemerintah melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) didesak memastikan seluruh persoalan yang disorot mendapat pemeriksaan dan tindak lanjut. PT BTB dan Charles Giroth juga perlu diberi ruang untuk menjelaskan dugaan pengurangan upah, penanganan kebakaran, keselamatan lalu lintas, serta keterbukaan manajemen.
Bagi Pematank, Tol Bakter bukan sekadar komoditas investasi. Ini wajah JTTS dan kepentingan strategis Indonesia. Negara tidak boleh pasif ketika tata kelolanya dipertanyakan. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, dan jika pengambilalihan terbukti menjadi pilihan terbaik, pemerintah harus berani mengambil langkah tersebut demi kepentingan nasional. (RED)