JAKARTA (MDSnews) – Upaya memperkuat silaturahmi dan konsolidasi antarkerajaan Nusantara mendapat momentum baru setelah Dewan Pengurus Pusat Majelis Adat Kerajaan Nusantara (DPP MAKN) melakukan audiensi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Ahmad Muzani, di kediamannya, Jakarta Selatan, Senin (2/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan tersebut menjadi kesempatan bagi MAKN untuk memperkenalkan organisasi, menyampaikan visi dan misi, sekaligus menjelaskan komitmennya dalam menjaga marwah, kehormatan, serta legitimasi adat kerajaan Nusantara.
Tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, audiensi tersebut juga menghasilkan sejumlah arahan penting dari Ahmad Muzani. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dorongan untuk mengagendakan silaturahmi akbar dengan melibatkan seluruh raja-raja anggota MAKN dari berbagai wilayah di Indonesia.
Bahkan, Ketua MPR RI juga mengarahkan agar setiap kerajaan anggota MAKN menyampaikan surat resmi melalui Dewan Kerajaan (DK) MAKN sebagai langkah untuk mengagendakan kunjungan langsung dirinya ke kerajaan-kerajaan anggota organisasi tersebut.
Dua arahan ini menjadi bagian penting dari hasil audiensi sekaligus membuka ruang komunikasi yang lebih luas antara pimpinan lembaga negara dengan para raja dan pemangku adat Nusantara.
Audiensi Dihadiri Dua Deklarator MAKN
Berdasarkan resume resmi DPP MAKN, audiensi tersebut berlangsung pada Senin, 2 November 2026, mulai pukul 16.00 WIB di kediaman Ahmad Muzani, Jakarta Selatan.
Pertemuan ini terbilang mendadak. Sekretaris Jenderal DPP MAKN, YM Dra. Hj. KRAy. T. Yani WSS Kuswodijoyo, baru menerima informasi undangan dari sekretaris pribadi Ketua MPR RI pada sehari sebelumnya, sekitar pukul 17.00 WIB.
Karena pemberitahuan yang cukup singkat, tidak seluruh jajaran pengurus dapat menghadiri pertemuan tersebut. DPP MAKN bersama Dewan Kerajaan kemudian mengirimkan sejumlah perwakilan resmi untuk memenuhi undangan sekaligus menyampaikan berbagai hal terkait organisasi.
Dua tokoh penting yang hadir adalah PYM SPDB Drs. Pangeran Edward Syah Pernong, SH., M.H., Gelar Sultan Sekala Brak Yang Dipertuan ke-23 Kepaksian Pernong Lampung, serta PYM Sri Radya I Lukman Soemadisoeria, Raja Sumedang Larang. Keduanya merupakan deklarator MAKN.
Turut hadir Permaisuri Keraton Sumedang Larang, YM Dra. Hj. KRAy. T. Yani WSS Kuswodijoyo selaku Sekretaris Jenderal MAKN, YM Andi Rukman Nurdin Karumpa, SE., selaku Bendahara Umum, serta YM Dra. KRAy. T. Sritapi Suryoadiputri selaku Ketua VII Bidang Sosial dan Pendidikan MAKN.
Selain itu, hadir pula YM Rd. H. Endy Setiaji selaku Koordinator Wilayah Jawa Barat MAKN, Totok Sediyantoro, M.B.A., Ph.D., selaku Sekretaris Dewan Pakar, KMT Sugito Notohadinagoro, MM, selaku anggota Dewan Pakar, serta Fauzan Hasbi dari staf kesekjenan MAKN.
Perkenalkan Visi-Misi dan Komitmen Menjaga Legitimasi Adat
Dalam kesempatan tersebut, DPP MAKN menyampaikan pengenalan organisasi kepada Ahmad Muzani, mulai dari visi dan misi hingga komitmen organisasi dalam menjaga hubungan serta kehormatan kerajaan-kerajaan Nusantara.
Salah satu materi yang turut dibahas adalah mengenai lima persyaratan untuk menjadi Raja maupun anggota Dewan Kerajaan di lingkungan MAKN.
Pembahasan ini menjadi bagian dari komitmen organisasi untuk menjaga marwah dan legitimasi adat. MAKN menempatkan persyaratan tersebut sebagai salah satu prinsip dalam memastikan kehormatan dan kedudukan adat tetap terjaga di lingkungan organisasi.
Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa MAKN tidak hanya memperkenalkan keberadaan organisasi, tetapi juga menjelaskan prinsip dan ketentuan yang menjadi bagian dari tata kelola kelembagaannya.
Dalam konteks kerajaan Nusantara, keberadaan adat, tradisi, dan legitimasi merupakan unsur penting yang melekat pada setiap institusi kerajaan. Karena itu, pembahasan mengenai persyaratan menjadi raja maupun anggota Dewan Kerajaan menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam audiensi tersebut.
Ahmad Muzani Berikan Respons Positif dan Dua Arahan Penting
Dalam resume hasil audiensi yang disampaikan Sekjen DPP MAKN, Ahmad Muzani memberikan respons sangat baik, positif, dan mendukung penuh terhadap pemaparan organisasi.
Ketua MPR RI tersebut kemudian memberikan dua arahan penting yang menjadi perhatian DPP MAKN untuk ditindaklanjuti.
Arahan pertama, DPP MAKN diminta agar menyampaikan surat resmi dan aktif melakukan koordinasi untuk mengagendakan silaturahmi akbar bersama seluruh raja-raja MAKN se-Nusantara.
Agenda ini diharapkan dapat mempertemukan seluruh raja dan perwakilan kerajaan anggota MAKN dari berbagai wilayah Indonesia dalam satu kegiatan silaturahmi bersama.
Kehadiran para raja dalam agenda tersebut nantinya menjadi kesempatan untuk mempererat hubungan antarkerajaan sekaligus memperkuat komunikasi di dalam organisasi.
Arahan kedua, setiap kerajaan anggota MAKN diminta turut menyampaikan surat secara resmi atas nama Dewan Kerajaan (DK) MAKN kepada Ketua MPR RI.
Melalui surat tersebut, Ahmad Muzani dapat mengagendakan kunjungan langsung ke kerajaan-kerajaan anggota MAKN.
Arahan ini memberikan ruang bagi masing-masing kerajaan untuk menyampaikan permohonan kunjungan secara kelembagaan melalui mekanisme yang telah diarahkan.
Dengan demikian, komunikasi antara Ketua MPR RI dan MAKN tidak hanya terjalin melalui pengurus pusat, tetapi juga berpeluang diperluas secara langsung dengan kerajaan-kerajaan anggota di berbagai daerah.
Konsolidasi Kerajaan Nusantara dan Pelestarian Budaya Bangsa
Keberadaan MAKN sebagai organisasi yang menghimpun kerajaan dan kesultanan Nusantara menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan antarpemangku adat sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
Melalui audiensi ini, DPP MAKN memperkenalkan visi dan misi organisasi serta menyampaikan komitmennya dalam menjaga marwah dan legitimasi adat.
Dukungan dan arahan Ketua MPR RI menjadi bagian dari hasil pertemuan yang selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dan penyampaian surat resmi.
Agenda silaturahmi akbar serta rencana kunjungan ke kerajaan-kerajaan anggota menjadi dua poin utama yang mengemuka dalam pertemuan tersebut.
Audiensi yang berlangsung lancar itu akhirnya ditutup dengan komitmen memperkuat sinergi antara MPR RI dan MAKN dalam menjaga persatuan serta pelestarian budaya bangsa.
Sekretaris Jenderal DPP MAKN, YM Dra. Hj. KRAy. T. Yani WSS Kuswodijoyo, dalam resume tertanggal 2 November 2026 menyampaikan hasil pertemuan tersebut sebagai bahan perhatian dan tindak lanjut bersama.
Pertemuan ini sekaligus menjadi momentum bagi MAKN untuk memperkuat komunikasi kelembagaan dengan MPR RI, serta mempersiapkan langkah lanjutan sesuai arahan Ahmad Muzani dalam membangun silaturahmi dengan seluruh kerajaan anggota MAKN di Nusantara. (RED)