Tanggamus (Medinas_News) — Kinerja pengawasan DPRD Kabupaten Tanggamus terhadap pembangunan infrastruktur mendapat apresiasi dari aktivis pemerhati kebijakan pemerintah, Nurul Ikhwan, S.H. Ia menilai langkah anggota dewan turun langsung mengawasi pekerjaan proyek yang menggunakan keuangan negara merupakan bentuk nyata menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah.
Menurut Nurul Ikhwan, selama ini tugas dan fungsi DPRD kerap menjadi sasaran kritik masyarakat. Namun, melalui pengawasan langsung terhadap sejumlah persoalan pembangunan infrastruktur, anggota DPRD mulai menunjukkan peran yang selama ini dinantikan publik.
Ia berharap pengawasan tersebut tidak berhenti sebatas sidak atau kunjungan lapangan. DPRD harus berani menyampaikan hasil temuan, langkah tindak lanjut, hingga perkembangan penyelesaian persoalan kepada masyarakat secara terbuka.
“Selama ini banyak hujatan terhadap tugas dan fungsi DPRD di mata masyarakat. Sekarang masyarakat mulai melihat bagaimana anggota DPRD menunjukkan fungsi pengawasannya. Kami berharap hasil pengawasan ini disampaikan secara terbuka, termasuk apa langkah selanjutnya terhadap berbagai persoalan pembangunan infrastruktur di Tanggamus,” ungkap Nurul Ikhwan, Jumat (6/11/2026).
Ia menegaskan, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana wakil rakyat memperjuangkan kepentingan publik. Jangan sampai pengawasan hanya ramai ketika turun ke lapangan, tetapi kemudian tidak diketahui bagaimana hasil dan tindak lanjutnya.
“Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. DPRD merupakan lembaga yang membawa aspirasi masyarakat. Karena itu, setiap temuan pengawasan harus memiliki ujung yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.
Tak hanya kepada DPRD, Nurul Ikhwan juga melayangkan perhatian serius kepada Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia meminta kedua unsur tersebut tidak bersikap pasif terhadap berbagai persoalan pembangunan infrastruktur yang menjadi perhatian publik.
Menurutnya, temuan dan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD semestinya menjadi bahan perhatian untuk ditelaah lebih lanjut sesuai kewenangan masing-masing. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, harus dilakukan pemeriksaan dan penindakan sesuai ketentuan hukum.
“APH dan APIP jangan diam saja. Catat apa yang menjadi persoalan, telaah temuannya, dan tindak lanjuti sesuai kewenangan. Jangan menunggu persoalan semakin besar baru bergerak. Pengawasan ini harus menjadi momentum untuk memastikan keuangan negara digunakan sebagaimana mestinya dan mencegah potensi kerugian negara,” ujarnya.
Nurul Ikhwan menilai pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya berorientasi pada penyerapan anggaran dan penyelesaian administrasi. Kualitas pekerjaan, kesesuaian spesifikasi, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
Ia pun berharap pengawasan DPRD terhadap proyek-proyek infrastruktur di Kabupaten Tanggamus dilakukan secara konsisten dan menyeluruh. Sebab, setiap rupiah yang bersumber dari uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan, sementara masyarakat berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas.
“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton ketika anggaran besar digelontorkan, tetapi justru harus menanggung dampak ketika hasil pembangunan tidak sesuai harapan. Sekarang saatnya semua pihak membuktikan tanggung jawabnya,” pungkas Nurul Ikhwan.
Jurnalis : (Erwin).