BANDAR LAMPUNG (MDSnews) – Rembuk Pemuda Lampung menyampaikan keprihatinan sekaligus kecaman serius atas pemberitaan mengenai dugaan kekerasan seksual yang melibatkan oknum dosen di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung.
Alvin Rahmat Dani, Ketua Rembuk Pemuda Lampung. Menyampaikan, Kami memandang bahwa dugaan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi bukan persoalan sepele ataupun persoalan individual semata. Ini merupakan persoalan serius yang menyangkut perlindungan hak asasi manusia, keselamatan mahasiswa, integritas dunia pendidikan, serta tanggung jawab institusi dalam menciptakan ruang akademik yang aman dan bermartabat.
“Kampus seharusnya menjadi ruang yang menjunjung tinggi nilai-nilai intelektualitas, moralitas, etika, dan kemanusiaan. Tidak boleh ada ruang bagi segala bentuk kekerasan, pelecehan, intimidasi, maupun penyalahgunaan relasi kuasa, terlebih ketika hal tersebut diduga terjadi dalam hubungan antara tenaga pendidik dan mahasiswa,” Ucap Aktivis Mahasiswa Unila.
Pemuda Asal Kotabumi itu menilai bahwa relasi antara dosen dan mahasiswa semestinya dibangun atas dasar profesionalitas, tanggung jawab akademik, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketimpangan posisi dan kewenangan tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan tindakan yang merugikan, merendahkan, ataupun melanggar hak orang lain.
Secara hukum, penanganan dugaan kekerasan seksual ini harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Regulasi tersebut memberikan landasan hukum bagi perlindungan korban, penanganan perkara, serta pemenuhan hak-hak korban dan saksi.
Selain itu, Mantan Wapres Unila menegaskan perguruan tinggi juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Universitas Lampung tidak boleh membiarkan persoalan ini berlarut-larut tanpa kepastian dan pertanggungjawaban yang jelas.
Atas dasar tersebut, Alvin Rahmat Dani Ketua Rembuk Pemuda Lampung Sekaligus Aktivis Mahasiswa Unila Lampung menyampaikan beberapa tuntutan:
1. Mendesak Rektor Universitas Lampung untuk mengambil langkah konkret dan serius dalam menindaklanjuti dugaan kekerasan seksual tersebut, serta memastikan proses pemeriksaan berjalan secara objektif, profesional, transparan, dan akuntabel.
2. Mendesak Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perguruan Tinggi (PPKPT) untuk bekerja secara independen, profesional, dan tidak memberikan ruang bagi intervensi maupun konflik kepentingan dalam proses penanganan perkara.
3. Menuntut perlindungan maksimal terhadap korban dan pelapor, termasuk jaminan kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, bantuan hukum, serta perlindungan dari intimidasi, diskriminasi, tekanan, dan segala bentuk tindakan pembalasan.
4. Mendesak agar tidak ada perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga terlibat dalam perkara ini. Kedudukan, jabatan, maupun status akademik seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses pemeriksaan dan penegakan aturan.
5. Mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan Universitas Lampung, termasuk memastikan mekanisme pengaduan mudah diakses, berpihak pada perlindungan korban, serta memiliki sistem pengawasan yang efektif.
6. Meminta Universitas Lampung menyampaikan perkembangan penanganan perkara kepada publik secara proporsional, dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas korban dan menghormati hak-hak seluruh pihak yang terlibat.
Kami menegaskan bahwa keberpihakan terhadap korban bukan berarti mengabaikan prinsip objektivitas dan asas praduga tak bersalah. Keduanya harus berjalan beriringan. Setiap dugaan harus diperiksa secara serius, setiap korban harus dilindungi, dan setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Jangan sampai nama baik institusi dijadikan alasan untuk menutupi persoalan. Justru, integritas sebuah perguruan tinggi diuji dari keberaniannya mengungkap, memeriksa, dan menyelesaikan setiap persoalan secara adil dan bertanggung jawab.
Rembuk Pemuda Lampung memandang bahwa dunia pendidikan tidak boleh menjadi ruang yang menormalisasi kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan. Mahasiswa harus merasa aman ketika menuntut ilmu, bukan justru dihantui ketakutan terhadap pihak yang seharusnya menjadi pendidik dan pembimbing mereka.
Sebagai bagian dari elemen kepemudaan di Provinsi Lampung, Rembuk Pemuda Lampung menyatakan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong terwujudnya lingkungan pendidikan yang aman, berkeadilan, serta bebas dari segala bentuk kekerasan seksual.
“Tidak boleh ada pembiaran. Tidak boleh ada impunitas. Tidak boleh ada kompromi terhadap kekerasan seksual. Rembuk Pemuda Lampung berdiri bersama upaya perlindungan korban dan penegakan keadilan, Tegas Aktivis yang sudah melalang Lintang”