Tanggamus (Medinas_News) — Komitmen Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup terus diperkuat. Tidak sekadar menjadi slogan, upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan kini diarahkan pada langkah nyata melalui penguatan pengawasan serta penegakan aturan terhadap setiap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan, yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, Selasa (10/11/2026), bertempat di Ballroom Hotel Royal Gisting.
Kegiatan strategis ini menjadi langkah penting dalam memperkuat pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan, khususnya pelaku usaha, terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di bawah kepemimpinan Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., pemerintah daerah terus mendorong tata kelola pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menempatkan kelestarian lingkungan sebagai bagian penting dari keberlanjutan daerah.
Bupati Tanggamus, Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., dalam arahannya menegaskan bahwa persoalan lingkungan hidup bukanlah persoalan sederhana yang dapat dipandang sebelah mata. Lingkungan merupakan fondasi kehidupan masyarakat sehingga pengelolaannya membutuhkan keseriusan, tanggung jawab, serta keterlibatan seluruh elemen.
“Pelestarian lingkungan hidup harus menjadi tanggung jawab bersama. Kita tidak boleh hanya berbicara tentang pembangunan, tetapi juga harus memastikan bahwa pembangunan tersebut tidak mengorbankan lingkungan. Tanggamus memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari kawasan pegunungan, hutan, sungai, hingga potensi pesisir dan laut. Semua itu harus kita jaga dan wariskan dalam kondisi yang baik kepada generasi berikutnya,” ujar Bupati.
Menurutnya, keberadaan regulasi mengenai pengawasan dan sanksi administratif harus menjadi instrumen penting dalam menciptakan ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan usaha maupun aktivitas lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Bupati juga mendorong seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat agar tidak menunggu terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan untuk kemudian mengambil tindakan. Langkah pencegahan, pengawasan secara berkala, serta kepatuhan terhadap aturan harus menjadi budaya bersama.
“Jangan sampai kita baru bergerak setelah lingkungan mengalami kerusakan. Pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah harus hadir melalui pengawasan yang konsisten, pembinaan yang terarah, dan penegakan aturan yang tegas serta berkeadilan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, Kemas Amin Yusuf, S.T., M.M., dalam penyampaiannya menjelaskan bahwa pelaksanaan sosialisasi tersebut memiliki landasan hukum yang kuat, di antaranya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2026 tentang Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan.
Selain itu, kegiatan tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026.
Kemas Amin Yusuf menegaskan bahwa sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan penyampaian regulasi, melainkan bagian dari upaya membangun kesadaran dan memperkuat kapasitas seluruh pihak dalam menjalankan kewajiban perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Menurutnya, pemahaman yang komprehensif terhadap regulasi terbaru sangat diperlukan agar tidak terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam penerapan ketentuan di lapangan.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memahami kewajiban dan tanggung jawabnya dalam menjaga lingkungan hidup. Pengawasan bukan semata-mata untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan maupun masyarakat,” ujar Kemas.
Ia menjelaskan, terdapat sejumlah tujuan utama yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Pertama, meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai regulasi terbaru.
Kedua, menyamakan persepsi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam implementasi peraturan di lapangan. Ketiga, mendorong kepatuhan serta ketaatan terhadap hukum lingkungan demi mendukung pembangunan berkelanjutan.
Keempat, mewujudkan Kabupaten Tanggamus yang unggul, bersih, sehat, dan lestari.
Kemas juga menekankan bahwa pemberian sanksi administratif harus dipahami sebagai salah satu instrumen penegakan hukum untuk mendorong kepatuhan, bukan semata-mata sebagai bentuk hukuman. Setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Karena itu, ia berharap seluruh pelaku usaha dapat lebih proaktif memenuhi kewajiban pengelolaan lingkungan, mulai dari pencegahan pencemaran, pengendalian dampak kegiatan usaha, hingga pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus, lanjutnya, akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengawasan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah potensi pencemaran maupun kerusakan lingkungan.
“Harapan kami, setelah sosialisasi ini, kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lingkungan semakin meningkat. Kami ingin seluruh pelaku usaha dan masyarakat memiliki pemahaman bahwa menjaga lingkungan bukan hanya kewajiban pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Lingkungan yang terjaga akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan masyarakat Tanggamus,” tambahnya.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk mempertegas bahwa pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan prinsip keberlanjutan. Kepentingan investasi, aktivitas usaha, dan pembangunan infrastruktur harus tetap memperhatikan daya dukung serta kelestarian lingkungan.
Kabupaten Tanggamus memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi salah satu kekuatan sekaligus identitas daerah. Potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang bijaksana agar tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dalam jangka pendek, tetapi juga tetap terjaga untuk masa depan.
Penguatan pengawasan lingkungan pun menjadi bagian penting dalam membangun keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan perlindungan ekosistem. Pemerintah daerah, pelaku usaha, serta masyarakat dituntut memiliki kesadaran yang sama bahwa kelestarian alam merupakan tanggung jawab yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan daerah, langkah Pemerintah Kabupaten Tanggamus melalui Dinas Lingkungan Hidup ini diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun budaya taat hukum dan kepedulian terhadap lingkungan.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur dari megahnya infrastruktur maupun tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan suatu daerah menjaga keseimbangan alam dan menjamin kualitas hidup masyarakatnya.
Dengan semangat tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanggamus diharapkan terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta menghadirkan kebijakan lingkungan yang berpihak pada keselamatan masyarakat dan kelestarian alam.
Tanggamus tidak hanya membutuhkan pembangunan yang maju, tetapi juga lingkungan yang tetap terjaga. Sebab, alam yang lestari bukan sekadar warisan bagi generasi mendatang, melainkan investasi terbesar bagi keberlangsungan kehidupan dan masa depan daerah.
Jurnalis : (Erwin).