Tanggamus (Medinas_News) — Penanganan persoalan pembangunan Revitalisasi PAUD KB Latanza di Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, terus bergerak secara serius dan terkoordinasi. Setelah menjadi perhatian publik menyusul inspeksi mendadak (sidak) Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, serta rapat koordinasi lintas sektor bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), kini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus mengambil langkah lanjutan dengan melakukan koordinasi bersama unsur pemerintah pusat dan menghadirkan tim pendamping teknis.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap persoalan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan, ketentuan administrasi, serta pertimbangan teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, Drs. Viktor Libradi HS., M.H., menjelaskan, pihaknya tidak tinggal diam menyikapi persoalan yang menjadi perhatian masyarakat tersebut. Setelah dilakukan sidak oleh Wakil Bupati dan rapat koordinasi bersama perangkat daerah terkait, Disdikbud terus bergerak melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan.
Pada Jumat (6/11/2026), Viktor Libradi melakukan koordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Lampung sebagai unsur pendamping dan perwakilan pemerintah pusat, khususnya dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan di daerah.
Koordinasi tersebut turut melibatkan Mahmud Akrom, PIC Program Revitalisasi Satuan Pendidikan BPMP Lampung. Selanjutnya, BPMP Lampung menyampaikan hasil koordinasi dan perkembangan persoalan tersebut kepada Tenaga Ahli (TA) Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Dari rangkaian koordinasi tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penugasan koordinator fasilitator dari Politeknik Negeri Lampung (Polinela) sebagai tim pendamping swakelola untuk membantu proses pendampingan dan pemeriksaan teknis di lapangan.
Langkah ini menjadi penting karena persoalan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari kondisi fisik bangunan, tetapi juga harus dicocokkan dengan dokumen perencanaan, gambar teknis, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).
Puncaknya, pada Selasa (10/11/2026), dilaksanakan monitoring dan verifikasi lapangan terhadap pekerjaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan PAUD Tahun Anggaran 2026 di PAUD KB Latanza, Jalan Melati, Pekon Wonosobo, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus.
Objek pemeriksaan meliputi pembangunan ruang administrasi dan ruang UKS, khususnya pada tahapan pekerjaan fondasi.
Berdasarkan pemeriksaan langsung di lapangan serta pencocokan dengan dokumen perencanaan berupa gambar teknis atau Detail Engineering Design (DED), RAB, dan RKS, tim menemukan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan segera ditindaklanjuti.
Dalam hasil pemeriksaan tersebut, ditemukan bahwa pekerjaan galian fondasi belum dilaksanakan pada bagian ruang administrasi dan ruang UKS. Selain itu, terdapat kekurangan ukuran pada fondasi yang telah terpasang, yakni ketinggian fondasi kurang 10 sentimeter dari ukuran yang tercantum dalam gambar rencana atau DED.
Temuan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis agar kekurangan yang ada tidak dibiarkan, melainkan dilakukan penanganan melalui metode perkuatan konstruksi yang sesuai dengan arahan tim teknis.
Rekomendasi Teknis Jadi Dasar Perbaikan
Dalam rekomendasi teknis hasil monitoring dan verifikasi, untuk fondasi yang telah terpasang dengan kekurangan ketinggian 10 sentimeter, disarankan dilakukan perkuatan menggunakan umpak beton bertulang pada bagian bawah fondasi.
Pelaksanaannya harus memperhatikan sejumlah ketentuan teknis, di antaranya kedalaman galian sekitar 30 hingga 40 sentimeter di bawah dasar fondasi existing, serta lebar galian atau umpak sekitar 60 sentimeter yang diukur dari as fondasi.
Penggalian dan pengecoran juga harus dilakukan secara bertahap per segmen atau berselang, bukan secara serentak sepanjang fondasi. Ketentuan ini bertujuan agar fondasi existing tidak kehilangan tumpuan selama proses pekerjaan perkuatan berlangsung.
Selain itu, umpak beton harus dilengkapi pembesian menggunakan tulangan besi berdiameter 8 milimeter dengan jarak 10 sentimeter, baik pada arah X maupun arah Y. Sementara mutu dan campuran beton wajib mengikuti ketentuan RKS atau arahan tim teknis perencanaan.
Adapun untuk bagian ruang administrasi dan ruang UKS yang pekerjaan galian serta pemasangan fondasinya belum dilaksanakan, direkomendasikan agar segera dikerjakan dengan dimensi dan kedalaman sesuai gambar rencana atau DED. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi kekurangan ukuran yang sama pada bagian bangunan lainnya.
Tim juga memberikan penegasan bahwa pekerjaan perkuatan tersebut harus dilaksanakan dalam lingkup anggaran yang tersedia dan tidak mengubah nilai bantuan maupun menu kegiatan yang telah ditetapkan.
Selanjutnya, hasil rekomendasi wajib dituangkan oleh pihak sekolah dalam berita acara perubahan pekerjaan yang dilengkapi justifikasi teknis dari tim teknis pengawas sebelum pekerjaan perbaikan dilaksanakan.
Pihak satuan pendidikan juga diwajibkan melaporkan progres hingga hasil akhir pekerjaan perbaikan kepada Direktorat PAUD dan seluruh pihak yang menandatangani berita acara. Pelaporan tersebut harus disertai dokumentasi foto mulai dari kondisi awal atau 0 persen hingga penyelesaian 100 persen, dengan pengambilan gambar dari titik yang sama agar perkembangan pekerjaan dapat dipantau dan diverifikasi secara jelas.
Disdikbud: Penanganan Harus Terukur dan Bisa Dipertanggungjawabkan
Viktor Libradi menegaskan bahwa seluruh rangkaian koordinasi, monitoring, dan verifikasi tersebut merupakan bentuk keseriusan Disdikbud Tanggamus dalam memastikan program revitalisasi satuan pendidikan berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, setiap persoalan yang ditemukan dalam pelaksanaan pekerjaan harus disikapi secara objektif, terbuka, dan mengedepankan hasil pemeriksaan teknis. Dengan demikian, langkah perbaikan yang diambil tidak sekadar menjadi penyelesaian administratif, tetapi benar-benar menjawab persoalan konstruksi di lapangan.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan harus mengutamakan kualitas, keamanan, dan manfaat jangka panjang, terlebih bangunan tersebut diperuntukkan bagi anak-anak usia dini.
Karena itu, keterlibatan unsur pemerintah pusat, BPMP Lampung, tim pendamping Polinela, serta perangkat daerah terkait menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rekomendasi dapat dilaksanakan dengan benar.
Disdikbud Tanggamus juga memahami perhatian dan harapan masyarakat terhadap pembangunan PAUD KB Latanza. Namun, setiap tahapan penanganan harus tetap melalui mekanisme yang benar, berdasarkan dokumen perencanaan dan rekomendasi tenaga teknis yang berkompeten.
Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan yang muncul. Sebaliknya, persoalan ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, pemeriksaan langsung, serta penyusunan langkah perbaikan yang memiliki dasar teknis dan administratif.
Pembangunan Bisa Dilanjutkan, Penguatan Fondasi Tetap Wajib
Berdasarkan hasil monitoring dan verifikasi serta rekomendasi teknis dari tim pendamping Politeknik Negeri Lampung (Polinela), pembangunan PAUD KB Latanza pada prinsipnya sudah dapat dilanjutkan.
Namun, terdapat ketentuan khusus yang wajib menjadi perhatian dalam pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Khusus untuk ruang administrasi dan ruang UKS, tetap diwajibkan adanya penambahan penguatan fondasi sesuai rekomendasi teknis tim Polinela.
Penguatan tersebut bukan sekadar tahapan tambahan, melainkan bagian penting untuk memastikan kekurangan konstruksi yang ditemukan dapat ditangani dengan metode teknis yang tepat, sehingga kualitas dan keamanan bangunan tetap terjaga.
Dengan demikian, pekerjaan pembangunan dapat kembali berjalan dengan tetap memperhatikan seluruh rekomendasi perbaikan, ketentuan teknis, serta mekanisme administrasi yang telah ditetapkan.
Disdikbud Tanggamus bersama seluruh pihak terkait diharapkan terus mengawal pelaksanaan rekomendasi tersebut hingga pembangunan selesai dan seluruh pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, pada akhirnya, tujuan utama program revitalisasi satuan pendidikan bukan semata-mata menyelesaikan pembangunan fisik, melainkan menghadirkan lingkungan belajar yang aman, layak, dan berkualitas bagi generasi penerus bangsa, khususnya anak-anak usia dini di Pekon Wonosobo.
Jurnalis : (Erwin).