TULANG BAWANG (MDSnews) – Masyarakat nelayan Kuala Teladas yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menggelar aksi spontan di perairan Muara Way Tulang Bawang, Selasa (10/11/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap kembali beroperasinya aktivitas pengerukan pasir laut yang diduga dilakukan PT Sienar Tri Tunggal Perkasa dengan dalih pendalaman alur.
Aktivitas pengerukan yang sebelumnya sempat terhenti itu kini kembali berlangsung dan disebut tanpa sepengetahuan masyarakat nelayan setempat. Kondisi tersebut memicu keresahan karena wilayah yang menjadi lokasi pengerukan merupakan salah satu area tangkap nelayan Kuala Teladas.
Masyarakat menilai aktivitas tersebut berpotensi mengancam ekosistem laut, termasuk habitat kepiting rajungan dan berbagai jenis ikan yang selama ini menjadi komoditas andalan sekaligus sumber penghidupan nelayan.
Persoalan pengerukan pasir laut ini bukan kali pertama terjadi. Sejak aktivitas tersebut mulai berlangsung pada 2021, masyarakat nelayan Kuala Teladas bersama sejumlah desa lainnya telah menyampaikan penolakan dan berbagai pengaduan kepada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan wilayah laut.
Namun, berbagai upaya tersebut dinilai belum menghasilkan penyelesaian konkret.
Pada 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Lampung sempat melakukan peninjauan dengan menghadirkan pihak perusahaan dan masyarakat nelayan. Dalam pertemuan tersebut, diketahui perusahaan belum memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).
Setelah pertemuan itu, perusahaan menghentikan operasional dan menarik kapal dari perairan Muara Way Tulang Bawang.
Penghentian tersebut sempat memberikan kesempatan bagi nelayan untuk kembali menjalankan aktivitas penangkapan ikan. Namun, pada pertengahan 2026, aktivitas pengerukan pasir laut kembali muncul dan diduga dilakukan oleh perusahaan yang sama.
Masyarakat menyayangkan kembalinya aktivitas tersebut lantaran tidak disertai pemberitahuan maupun pelibatan nelayan yang terdampak.
Kondisi ini dinilai menunjukkan belum adanya penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan perizinan, perlindungan wilayah tangkap, maupun potensi dampak lingkungan akibat aktivitas pengerukan.
Di sisi lain, Lampung merupakan salah satu daerah penyokong ekspor rajungan nasional. Berdasarkan data DKP Provinsi Lampung tahun 2025, volume ekspor rajungan Lampung tercatat mencapai 1.441 ton dengan nilai ekonomi sekitar Rp518 miliar.
Kontribusi ekspor rajungan Lampung disebut mencapai 10 hingga 12 persen dari total ekspor nasional. Sentra produksi rajungan berada di kawasan pesisir timur, meliputi Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang.
Karena itu, masyarakat menilai aktivitas pengerukan pasir laut di wilayah tersebut berpotensi mengancam keberlanjutan sektor perikanan, khususnya mata pencaharian nelayan yang bergantung pada hasil tangkapan rajungan dan ikan.
Mereka juga menegaskan bahwa laut bukan sekadar ruang eksploitasi sumber daya alam, melainkan ruang hidup, sumber pangan, serta sumber penghidupan masyarakat pesisir yang harus dijaga keberlanjutannya.
Dalam tuntutan mereka, masyarakat turut menyoroti hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 serta Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan juga menjadi landasan penting bagi negara dalam melindungi keberlangsungan usaha dan penghidupan masyarakat nelayan.
Masyarakat turut merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 terkait pengujian materiil Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Putusan tersebut membatalkan sejumlah ketentuan terkait pemanfaatan dan penjualan hasil sedimentasi berupa pasir laut.
Atas kondisi tersebut, Forum Masyarakat Peduli Lingkungan menyampaikan empat tuntutan. Pertama, menolak segala bentuk aktivitas penambangan pasir yang dinilai merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan nelayan Kuala Teladas.
Kedua, mendesak penghentian seluruh aktivitas penambangan pasir yang berdampak terhadap wilayah tangkap dan ruang hidup masyarakat.
Ketiga, mendesak pemerintah memberikan perlindungan terhadap ekosistem laut, wilayah tangkap, serta hak ekonomi dan sosial masyarakat nelayan.
Keempat, menuntut pelibatan masyarakat secara bermakna dalam setiap kebijakan dan rencana pembangunan yang berdampak terhadap ruang hidup mereka.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan, M. Nasir, menegaskan bahwa masyarakat nelayan tidak akan tinggal diam apabila wilayah penghidupan mereka kembali terancam oleh aktivitas pengerukan pasir laut.
“Hentikan sekarang juga aktivitas tambang pasir yang merusak ekosistem laut dan merampas ruang hidup masyarakat,” demikian seruan masyarakat nelayan Kuala Teladas.
Mereka juga menyerukan semangat perjuangan dengan slogan, “Hidup Rakyat! Hidup Nelayan! Hidup Perempuan yang Melawan!” (*)