Tanggamus (Medinas_News) — Persoalan proyek jalan Talang Padang–Sumanda semakin menjadi sorotan. Di tengah temuan keretakan beton yang cukup parah, terhentinya pekerjaan, hingga rencana evaluasi dan kemungkinan pembongkaran bagian yang rusak, Direktur CV Kalingga Jaya Shima, Muhammad Riowaldi, justru terkesan menghindari awak media usai hearing bersama DPRD Kabupaten Tanggamus, Jumat (13/11/2026).
Sikap tersebut memunculkan tanda tanya besar. Sebab, proyek bernilai Rp9,39 miliar itu bukan pekerjaan kecil. Ada anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan, ada kualitas infrastruktur yang dipertaruhkan, dan ada hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka.
Saat sempat dimintai keterangan, Riowaldi hanya memberikan pernyataan singkat terkait beton yang mengalami keretakan.
“Kita coba perbaiki dulu. Kalau masih retak kita bongkar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut tentu menjadi perhatian. Namun, publik tidak cukup hanya disuguhi janji perbaikan. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah mengapa beton bisa mengalami keretakan, bagaimana pengawasan pekerjaan dilakukan, dan siapa yang harus bertanggung jawab apabila hasil pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis?
Ironisnya, ketika awak media berupaya menggali keterangan lebih jauh, Riowaldi justru terkesan menghindar. Upaya wartawan untuk meminta penjelasan mengenai persoalan proyek tersebut tidak mendapatkan jawaban lebih lanjut dari direktur perusahaan pelaksana.
Padahal, dalam persoalan yang telah menjadi perhatian publik dan DPRD, keterbukaan pihak rekanan merupakan hal penting. Menghindari pertanyaan tidak akan menghilangkan persoalan yang sudah ditemukan di lapangan. Justru penjelasan terbuka dibutuhkan agar masyarakat tidak terus bertanya-tanya mengenai kualitas pekerjaan yang dibiayai dari uang rakyat.
Hearing yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Tanggamus tersebut merupakan tindak lanjut dari inspeksi mendadak (sidak) anggota DPRD pada Rabu (4/11/2026). Pertemuan dihadiri Ketua DPRD Agung Setyo Utomo, Wakil Ketua II Irwandi Suralaga, Wakil Ketua III Bunyamin, Ketua Komisi III Zulki Qurniawan, anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, serta jajaran dinas dan instansi terkait.
Dalam pembahasan tersebut, kualitas pekerjaan menjadi persoalan serius yang mendapat perhatian legislatif. Keretakan beton yang ditemukan saat sidak bukan sekadar persoalan tampilan fisik jalan, melainkan menyangkut mutu konstruksi dan ketahanan infrastruktur yang nantinya akan digunakan masyarakat.
DPRD mengharapkan titik-titik kerusakan, terutama bagian beton yang mengalami retakan parah, dievaluasi secara menyeluruh. Apabila pemeriksaan teknis menyatakan pekerjaan tidak memenuhi standar, bagian tersebut diharapkan dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.
Persoalan ini semakin menarik perhatian karena sebelumnya muncul perbedaan keterangan mengenai penyebab keretakan. Saat sidak, pihak PUPR sempat menyampaikan dugaan bahwa kerusakan terjadi akibat kendaraan yang melintas ketika beton baru berusia tiga hari.
Namun, keterangan tersebut berbeda dengan penjelasan Udin, warga Kecamatan Pugung, yang menyebut tidak ada kendaraan melintas selama tiga hari hingga sekitar satu minggu setelah pengecoran.
Perbedaan keterangan tersebut semestinya dijawab melalui pemeriksaan teknis yang objektif, bukan sekadar dugaan. Apalagi, pengalaman dan pengawasan teknis dari dinas terkait seharusnya mampu memberikan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Belum selesai persoalan keretakan beton, DPRD juga menyoroti gorong-gorong yang ditutup serta terhentinya aktivitas pekerjaan selama kurang lebih dua minggu. Bahkan, sempat muncul keterangan dari pihak pengawas mengenai dugaan keterlambatan pembayaran dari pemerintah daerah kepada rekanan sebagai salah satu penyebab berhentinya pekerjaan.
Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan bahwa proyek ini membutuhkan evaluasi serius dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pelaksana, konsultan pengawas hingga dinas teknis.
Diketahui, proyek pemeliharaan berkala ruas jalan Talang Padang–Sumanda bersumber dari APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak fantastis mencapai Rp9.390.000.000. Pekerjaan dilaksanakan CV Kalingga Jaya Shima dengan konsultan pengawas CV Denmass.
Angka Rp9,39 miliar bukan uang yang sedikit. Setiap rupiahnya berasal dari anggaran publik yang wajib menghasilkan pekerjaan berkualitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas hearing, klarifikasi singkat, ataupun janji memperbaiki beton yang retak. Harus ada pemeriksaan teknis, kepastian perbaikan, evaluasi pengawasan, serta pertanggungjawaban sesuai ketentuan kontrak apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan.
Masyarakat tentu tidak membutuhkan banyak alasan. Yang dibutuhkan adalah jalan berkualitas, pekerjaan yang sesuai spesifikasi, dan pihak-pihak yang berani bertanggung jawab ketika ditemukan persoalan.
Jangan sampai ketika anggaran miliaran rupiah digelontorkan, masyarakat justru disuguhi beton retak, pekerjaan terhenti, dan pertanyaan yang sulit mendapatkan jawaban.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media belum memperoleh penjelasan lebih lanjut dari Muhammad Riowaldi. Medinas_News tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada pihak rekanan, konsultan pengawas, maupun dinas terkait demi menjaga prinsip jurnalistik yang profesional dan berimbang.
Jurnalis : (Erwin).