Tanggamus (Medinas_News) – Belum juga rampung, proyek pembangunan jalan rigid beton ruas Talang Padang–Sumanda, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, justru sudah memperlihatkan keretakan. Ironisnya, proyek bernilai fantastis Rp9,3 miliar yang dibiayai dari pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) itu kini menjadi sasaran amarah DPRD.
Temuan tersebut memantik kemarahan para wakil rakyat. Kualitas pekerjaan dipertanyakan, profesionalitas kontraktor disorot, sementara kinerja pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta konsultan pengawas ikut dihantam kritik tajam.
Puncaknya terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Tanggamus bersama Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, konsultan perencana, dan konsultan pengawas, Jumat (13/11/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Agung Setyo Utomo itu berlangsung panas, bahkan diwarnai pengusiran seorang perwakilan rekanan oleh Wakil Ketua II DPRD Irwandi Suralaga.
Persoalan ini bukan perkara sepele. Sebab, proyek tersebut menggunakan uang pinjaman daerah yang kelak menjadi beban keuangan daerah. Namun, ketika pekerjaan baru berjalan sekitar 40 persen, keretakan justru sudah ditemukan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana kualitas pekerjaan yang baru dibangun, dan sejauh mana pengawasan benar-benar dijalankan?
Irwandi Suralaga bahkan tak mampu menyembunyikan kekesalannya. Dia mengingatkan kontraktor bahwa uang yang digunakan bukan uang pribadi pejabat ataupun rekanan, melainkan dana pinjaman yang harus dipertanggungjawabkan.
“Proyek pekerjaan rigid beton ruas Talang Padang-Sumanda yang nilainya Rp9,3 miliar itu hasil utang. Bapak kan sudah dapat rezeki dari Tanggamus, jadi kerjanya harus benar, bukan asal kerja. Biar ini bisa jadi kebanggaan, jangan sampai baru selesai dibangun tidak lama rusak,” tegas Irwandi.
Politisi PKB itu juga melontarkan kritik keras kepada Dinas PUPR. Menurutnya, keretakan yang muncul seharusnya menjadi alarm serius bagi pihak dinas, terlebih proyek tersebut menggunakan anggaran pinjaman daerah dengan nilai miliaran rupiah.
“Dinas PUPR kurang maksimal dalam melakukan pengawasan. Harusnya ini bisa diantisipasi, tapi yang terjadi kok dinas terkesan menutup mata,” sentilnya.
Tak berhenti di situ, konsultan pengawas juga menjadi sasaran kritik. Irwandi mempertanyakan fungsi pengawasan yang semestinya menjadi garda terdepan dalam memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis.
“Ini konsultan pengawasnya juga enggak beres kerjanya. Tolong dinas PU tahun depan jangan dipakai lagi konsultan pengawas ini dari seluruh proyek di Pemkab Tanggamus,” tandas Ketua DPC PKB Tanggamus tersebut.
Dalam RDP itu, DPRD turut merekomendasikan agar sejumlah segmen beton yang mengalami keretakan parah dibongkar dan diperbaiki sesuai standar teknis. DPRD tidak ingin kerusakan hanya ditutup atau diperbaiki seadanya demi mengejar penyelesaian proyek.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas PUPR Tanggamus Jon Novri menjelaskan, penanganan keretakan akan disesuaikan dengan kategori kerusakan dan spesifikasi teknis. Dia juga membantah adanya praktik setoran dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Terkait konstruksi beton yang tidak menggunakan besi tulangan, Jon Novri menyebut desain awal memang dirancang tanpa tulangan. Pengecoran dilakukan dengan metode satu tahap, yakni sisi kiri dan kanan jalan dikerjakan sekaligus, dengan ketebalan beton mencapai 20 sentimeter.
Dia menjelaskan bahwa konstruksi perkerasan beton memiliki sejumlah desain, mulai dari beton tanpa tulangan, penggunaan tie bar, hingga konstruksi dengan tulangan ganda atau double reinforcement.
Meski demikian, penjelasan teknis tersebut tidak serta-merta menghapus persoalan utama yang kini menjadi perhatian DPRD: mengapa keretakan sudah muncul ketika pekerjaan belum selesai?
DPRD menegaskan, proyek yang dibiayai dari uang pinjaman daerah tidak boleh menjadi pekerjaan asal jadi. Kontraktor harus bertanggung jawab, konsultan pengawas tidak boleh sekadar formalitas, dan Dinas PUPR wajib memastikan setiap pekerjaan memenuhi standar sebelum dinyatakan selesai.
Rp9,3 miliar bukan uang kecil. Itu uang pinjaman yang harus dibayar kembali. Jangan sampai masyarakat Tanggamus hanya mewarisi utang miliaran rupiah, sementara kualitas jalan justru mengecewakan.
Jurnalis : (Erwin).