Tanggamus (medinaslampung-News)-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, kembali menemukan sejumlah permasalahan dalam pelaksanaan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab Tanggamus, Provinsi Lampung.
Kali ini, temuan tersebut menyangkut empat paket pekerjaan jalan dan jembatan di Dinas PUPR Tanggamus tahun 2025.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK RI Perwakilan Lampung yang dikutip medinaslampung_News, Senin (16/11/2026) mengungkap adanya kekurangan volume pekerjaan,
ketidaksesuaian spesifikasi, dan serta keterlambatan satu paket pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan.
Dalam LHP BPK RI No: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026 disebutkan, tahun 2025 Pemkab Tanggamus mengalokasikan dana sebesar Rp25, 916 miliar dengan realisasi Rp20, 737 miliar untuk pekerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ).
Anggaran pekerjaan JIJ tersebut, diantaranya untuk peningkatan jalan ruas (366) Sumanda Pungkut
Rp1 miliar lebih, pembuatan rabat beton dan box culvert ruas (069) Sanggi-Atar Lebar Rp2, 499 miliar, pembangunan ruas jalan (342) Gunung Sari-Sinar Banten
Rp1, 151 miliar, dan pembangunan jembatan Ulu Semuong
Rp6, 193 miliar.
Ironisnya, berdasarkan hasil temuan yang tercatat dalam LHP BPK RI No: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026, disebutkan empat proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR Tanggamus, melanggar Perpres No: 16/2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No: 12/2021, dan surat perjanjian/kontrak.
Selanjutnya, BPK merekomendasi Dinas PUPR Tanggamus untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah yakni, pekerjaan pembangunan jalan sebesar Rp563 juta, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp498 juta, dan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp290 juta.
Sementara itu, terkait temuan BPK tersebut Plt Kadis PUPR Tanggamus Jon Novri, sampai berita ini ditayangkan Medinaslampung_News belum memberikan tanggapan. (bud)