Colour Run Kiluan Sisakan Cerita Miris, Tamu Forkopimda Tak Kebagian Penginapan, EO dan Sekda Disorot..!!
Tanggamus (Medinas_News) — Gelaran Kiluan Tanggamus Colour Fun Run 2026 yang semestinya menjadi kebanggaan sekaligus ajang promosi pariwisata Kabupaten Tanggamus justru menyisakan sejumlah cerita miris. Setelah sebelumnya pelaksanaan kegiatan disorot akibat kesiapan teknis yang dinilai amburadul, kini muncul persoalan baru yang tak kalah memprihatinkan. Salah satu tamu undangan kehormatan dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dikabarkan tidak mendapatkan fasilitas penginapan, meskipun telah menempuh perjalanan jauh demi memenuhi undangan kegiatan tersebut.
Kegiatan Kiluan Tanggamus Colour Fun Run 2026 sendiri digelar pada Minggu, 15 November 2026, mulai pukul 08.00 WIB, bertempat di Lapangan Balai Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus. Event yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan sejumlah tamu undangan penting ini seharusnya dipersiapkan secara matang, mulai dari fasilitas, akomodasi, hingga pelayanan kepada seluruh undangan.
Informasi yang berhasil dihimpun menyebutkan, salah satu tamu kehormatan dari unsur Forkopimda tersebut telah menempuh perjalanan dari Kota Agung menuju kawasan Teluk Kiluan. Bahkan, yang bersangkutan dikabarkan telah tiba sejak H-1 pelaksanaan kegiatan. Namun, sangat disayangkan, persoalan fasilitas penginapan justru diduga membuat tamu undangan tersebut harus kembali dengan rasa kecewa.
Jika informasi ini benar, tentu menjadi catatan serius bagi seluruh penyelenggara. Bagaimana mungkin kegiatan berskala kabupaten yang melibatkan unsur Forkopimda dan sejumlah pejabat penting justru tidak mampu memastikan kebutuhan mendasar tamu undangan?
Persoalan ini semakin menyita perhatian karena bukan kali pertama kesiapan penyelenggaraan Colour Run Kiluan dipertanyakan. Sebelumnya, kondisi di lapangan juga mendapat sorotan akibat fasilitas dan perlengkapan kegiatan yang dinilai belum siap ketika acara berlangsung.
Bahkan, berdasarkan momen yang terlihat di lokasi, saat Bupati Tanggamus telah tiba, gerbang balon start-finish berbentuk lengkungan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam kegiatan justru masih dalam kondisi roboh dan belum berdiri sebagaimana mestinya.
Pemandangan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan teknis Event Organizer (EO) yang dipercaya menangani kegiatan. Sebab, fasilitas utama sebuah event semestinya sudah dipastikan siap sebelum pejabat daerah maupun peserta tiba di lokasi.
Belum selesai persoalan persiapan teknis, kini muncul pula informasi mengenai dugaan tidak tersedianya fasilitas penginapan bagi tamu kehormatan. Dua persoalan tersebut menjadi rangkaian catatan yang patut dievaluasi secara serius, terutama menyangkut profesionalitas pihak ketiga yang diberikan kepercayaan untuk menyelenggarakan kegiatan.
EO seharusnya tidak hanya mampu menghadirkan kemeriahan panggung, hiburan, dan dekorasi. Ada tanggung jawab besar di balik sebuah penyelenggaraan event, mulai dari perencanaan, koordinasi, kesiapan perlengkapan, pelayanan peserta, hingga kebutuhan akomodasi tamu undangan.
Jangan sampai penyelenggara hanya sibuk membangun kemeriahan acara, tetapi justru mengabaikan hal-hal mendasar yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya. Sebab, sebuah kegiatan tidak bisa dikatakan sukses hanya karena ramai pengunjung atau terlihat meriah dalam dokumentasi.
Sorotan juga mengarah kepada Ketua Panitia yang disebut dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus, Ir. Suaidi. Sebagai pimpinan kepanitiaan, tanggung jawab koordinasi dan pengawasan tentu menjadi bagian penting yang harus dipastikan berjalan maksimal.
Jabatan Ketua Panitia bukan sekadar nama yang dicantumkan dalam struktur organisasi. Ada tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh unsur penyelenggara bekerja sesuai tugas dan perencanaan. Jika persoalan teknis maupun pelayanan tamu sampai muncul ke permukaan, tentu fungsi koordinasi dan pengawasan patut menjadi bahan evaluasi.
Publik tentu berhak mempertanyakan, sejauh mana koordinasi antara Ketua Panitia dengan pihak EO? Apakah pendataan tamu kehormatan sudah dilakukan secara menyeluruh? Apakah kebutuhan penginapan telah dipastikan sebelum tamu berangkat menuju lokasi? Mengapa persoalan mendasar seperti ini justru muncul ketika kegiatan sudah memasuki tahap pelaksanaan?
Terlebih, kegiatan tersebut bukan agenda kecil yang diselenggarakan secara spontan. Sebagai event daerah yang membawa nama Kabupaten Tanggamus, seluruh kebutuhan semestinya telah dipetakan dan dipersiapkan jauh-jauh hari.
Jika pihak ketiga telah diberikan kepercayaan untuk mengelola kegiatan, maka profesionalitas harus menjadi prioritas. Begitu pula Ketua Panitia, yang memiliki tanggung jawab memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai rencana. Jangan sampai ketika kegiatan bermasalah, masing-masing pihak justru saling melempar tanggung jawab.
Sangat disayangkan. Di tengah semangat Bupati Tanggamus Drs. H. Moh. Saleh Asnawi, M.A., M.H., bersama Wakil Bupati Agus Suranto dalam mendorong kemajuan daerah dan memperkenalkan potensi wisata unggulan, justru muncul persoalan dari sisi pelaksanaan yang seharusnya dapat diantisipasi.
Padahal, Teluk Kiluan memiliki potensi wisata yang luar biasa. Keindahan alamnya, daya tarik wisata baharinya, serta keberadaan lumba-lumba menjadi modal besar untuk memperkenalkan Tanggamus kepada wisatawan dari berbagai daerah.
Event seperti Colour Fun Run seharusnya menjadi momentum untuk mengangkat citra pariwisata, menggerakkan ekonomi masyarakat, sekaligus memperlihatkan bahwa Tanggamus mampu menyelenggarakan kegiatan berskala besar secara profesional.
Namun, bagaimana potensi besar tersebut dapat dimaksimalkan apabila penyelenggaraannya justru meninggalkan persoalan mengenai kesiapan fasilitas dan pelayanan terhadap tamu undangan?
Jangan sampai niat baik pemerintah daerah untuk mengangkat nama Tanggamus justru harus menanggung dampak dari lemahnya profesionalitas pihak ketiga. Jangan sampai panggung terlihat meriah, tetapi di balik layar justru menyimpan persoalan yang memalukan.
Kini, evaluasi menyeluruh terhadap kinerja EO dan kepanitiaan menjadi hal yang mendesak. Pemerintah daerah perlu meminta penjelasan mengenai seluruh persoalan yang muncul, termasuk kesiapan teknis, pelayanan tamu kehormatan, serta kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan kegiatan.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana tanggung jawab pihak ketiga dijalankan, terlebih apabila kegiatan tersebut menggunakan anggaran daerah. Besarnya kepercayaan dan anggaran yang diberikan harus sebanding dengan kualitas pekerjaan yang dihasilkan.
Event boleh selesai, panggung boleh dibongkar, dan seluruh rangkaian acara boleh berakhir. Namun, tanggung jawab penyelenggara tidak boleh ikut selesai begitu saja.
Jangan sampai kegiatan yang dirancang untuk mengharumkan nama Kabupaten Tanggamus justru meninggalkan cerita kekecewaan dan menjadi catatan buruk akibat lemahnya persiapan serta koordinasi penyelenggara.
Hingga berita ini disusun, informasi mengenai tamu Forkopimda yang diduga tidak mendapatkan fasilitas penginapan masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Sekda Kabupaten Tanggamus selaku Ketua Panitia maupun pihak Event Organizer (EO) untuk memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik.
Jurnalis : (Erwin).