Tanggamus (Medinaslampung-News)-Jajaran pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanggamus hingga kini belum memberikan keterangan resmi terkait hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung, terkait empat proyek Jalan, Irigasi, dan Jaringan (JIJ) tahun 2025.
Sikap tertutup ini memicu sorotan publik mengenai transparansi pengembalian kerugian keuangan daerah pada sejumlah proyek infrastruktur.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK RI Perwakilan Lampung
Dalam LHP BPK RI No: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026, yang dikutip medinaslampung_News, Senin (16/11/2026) mengungkap adanya kekurangan volume pekerjaan,
ketidaksesuaian spesifikasi, dan serta keterlambatan satu paket pekerjaan belum dikenakan denda keterlambatan.
Dalam rincian laporannya, BPK mencatat tahun 2025 Pemkab Tanggamus mengalokasikan dana sebesar Rp25, 916 miliar dengan realisasi Rp20, 737 miliar untuk pekerjaan JIJ.
Anggaran pekerjaan JIJ tersebut, diantaranya untuk peningkatan jalan ruas (366) Sumanda Pungkut
Rp1 miliar lebih, pembuatan rabat beton dan box culvert ruas (069) Sanggi-Atar Lebar Rp2, 499 miliar, pembangunan ruas jalan (342) Gunung Sari-Sinar Banten
Rp1, 151 miliar, dan pembangunan jembatan Ulu Semuong
Rp6, 193 miliar.
Ironisnya, berdasarkan hasil temuan yang tercatat dalam LHP BPK RI No: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026, disebutkan empat proyek jalan dan jembatan di Dinas PUPR Tanggamus, melanggar Perpres No: 16/2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa No: 12/2021, dan surat perjanjian/kontrak.
Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Dinas PUPR Tanggamus untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah yakni, pekerjaan pembangunan jalan sebesar Rp563 juta, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp498 juta, dan pengenaan denda keterlambatan sebesar Rp290 juta.
Namun, saat dikonfirmasi mengenai sejauh mana progres pengembalian dana dan penagihan denda keterlambatan tersebut, Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tanggamus,
Jon Novri maupun pejabat lainnya
memilih untuk tidak merespons.
Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan ini ke Dinas PUPR Tanggamus, Selasa (17/11/2026)
belum mendapatkan jawaban.
LSM Gilas
Sementara itu, Ketua DPD Gilas Lampung, Habidin Mursalim menyayangkan sikap bungkam dari sejumlah pejabat Dinas PUPR Tanggamus.
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui apakah uang negara yang menjadi temuan BPK benar-benar telah dipulihkan.
“Dinas PUPR harus terbuka menjelaskan kepada publik. Jangan sampai diamnya pejabat memicu spekulasi adanya pembiaran terhadap kerugian keuangan daerah,” ujar Habidin, Selasa (17/11/2026).
Dikatakannya, sesuai dengan UU No: 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tltanggung jawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
“Jika rekomendasi tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah, temuan tersebut berpotensi dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan pidana,” pungkasnya. (bud)