Tanggamus (Medinaslampung_News)-Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) milik Pemkab Tanggamus, yang seharusnya menjadi fasilitas penunjang kesehatan masyarakat. Kini, berdiri sebagai bangunan yang tidak selesai.
Mangkraknya, proyek Labkesda Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Tanggamus tersebut, terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), BPK RI Perwakilan Lampung No: 40A/T/LHP/DJPKN-V.BLP/PPD.01/05/2026 tanggal 26 Mei 2026.
Dalam LHP BPK RI yang dikutip medinaslampung_News, Selasa (17/11/2026), berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI pekerjaan gedung Labkesda dilaksanakan oleh
CV AJA dengan Kontrak Nomor: PPK/DAK/02/PML-10043509000/26/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025 senilai Rp8, 8 miliar.
Selanjutnya, dalam kontrak disebutkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan gedung Labkesda selama 165 terhitung mulai 14 Juli 2025-26 Desember 2025.
Hasil pemeriksaan BPK, bahwa capaian kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Labkesda sampai dengan jangka waktu pelaksanaan berakhir atau per tanggal 26 Desember 2025 baru mencapai 60,13%.
Dalam LHP BPK disebutkan juga, PPK menetapkan pemutusan kontrak pembangunan Labkesda dengan berita acara pemutusan hubungan kerja/kontrak No: 400.7.7.2/7496/BA-PHK/26/2025 pada 31 Desember 2025. Karena, tidak terdapat peningkatan kemajuan pekerjaan yang signifikan dan terukur.
Berdasarkan Perpres, pemutusan kontrak dilakukan oleh PPK dengan konsekuensi pencairan jaminan pelaksanaan.
BPK juga menyatakan, hasil analisis atas jaminan pelaksanaan oleh PT Asuransi Jasa Tania dengan SBJT V.3A RA No: 0109100, menunjukkan bahwa surat jaminan pelaksanaan berlaku selama 179 hari kalender dan efektif mulai dari 14 Juli 2025 s/d 8 Januari 2026.
Namun, PPK baru menyampaikan permohonan pencairan klaim jaminan pelaksanaan sebesar Rp443 juta kepada PT Asuransi Jasa Tania Cabang Bandar Lampung pada 6 Februari 2026.
Dalam LHP disebutkan juga, bahwa sampai pemeriksaan yang dilakukan BPK berakhir, jaminan pelaksanaan tersebut belum dapat dicairkan.
Menurut BPK, pemutusan kontrak yang dilakukan PPK proyek Labkesda Dinkes Tanggamus, tidak sesuai dengan Perpres No: 46/2025 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No: 16/2018, dan peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa No: 12/2021.
Kemudian, dalam rekomendasinya BPK RI menyatakan, kondisi tersebut disebabkan Kadiskes Tanggamus tidak melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan gedung Labkesda.
Selanjutnya, BPK menginstruksikan PPK pembangunan gedung Labkesda supaya mempertanggungjawabkan kekurangan penerimaan atas jaminan pelaksanaan sebesar Rp443 juta.
Sementara itu, Kadiskes Kabupaten Tanggamus, Herry Novrizal sampai berita ini ditayangkan belum memberikan tanggapan, terkait temuan BPK RI Lampung.
Pasalnya, saat ingin dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kadiskes Herry menurut salah satu stafnya sedang tidak ada di kantor. (bud/win)