LAMPUNG UTARA (MDs_News) – Ketua Umum LSM GILAS (Gerakan Independent Laskar Sumatera) Provinsi Lampung, Zaini, menyoroti Rencana Umum Pengadaan (RUP) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Penataan Ruang (Perkim) Lampung Utara Tahun Anggaran 2026.
LSM GILAS meminta instansi terkait memastikan seluruh belanja operasional dan jasa konsultansi tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Berdasarkan data RUP yang beredar, tercatat anggaran makan dan minum rapat sebesar Rp 44,75 juta, perjalanan dinas biasa Rp 207,507 juta, serta jasa konsultansi mencapai Rp 956 juta. Ketiga kelompok belanja tersebut memiliki total pagu sekitar Rp 1,208 miliar, belum termasuk sejumlah belanja operasional lainnya.
Dinas Perkim Lampung Utara merencanakan empat paket belanja makanan dan minuman rapat dengan total pagu Rp 44,75 juta. Paket tersebut dijadwalkan berlangsung mulai Februari hingga Desember 2026, mencakup konsumsi rapat berupa makanan dan snack.
Sementara itu, terdapat empat paket belanja perjalanan dinas biasa senilai Rp 207,507 juta. Seluruh paket menggunakan mekanisme swakelola tipe 1 dan mencakup tiket pesawat, transportasi darat, uang harian, penginapan, taksi, serta uang representasi sepanjang Januari hingga Desember 2026.
Paket perjalanan dinas terbesar bernilai Rp 115,951 juta dan diumumkan pada 29 Juli 2026. Nilai tersebut menjadi salah satu alokasi yang turut disoroti LSM GILAS.
Perhatian LSM GILAS juga tertuju pada enam paket jasa konsultansi dengan total pagu Rp 956 juta.
Paket tersebut meliputi perencanaan desain kota, penilaian tanah untuk pembangunan Perpustakaan Daerah Lampung Utara, perencanaan jalan lingkungan kawasan permukiman, penyusunan basis data jalan lingkungan Kecamatan Kotabumi, perencanaan makam Trio Diso, serta pengawasan pembangunan jalan lingkungan kawasan permukiman.
Paket konsultansi terbesar adalah Perencanaan Desain Kota senilai Rp 500 juta, yang menggunakan metode penunjukan langsung dan dijadwalkan berlangsung pada Oktober hingga Desember 2026. Sementara itu, jasa penilaian tanah untuk pembangunan Perpustakaan Daerah Lampung Utara di Kota Alam memiliki pagu Rp 106 juta.
Zaini menilai belanja operasional dan jasa konsultansi perlu diawasi lebih ketat, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Ia meminta agar setiap alokasi anggaran memiliki dasar perencanaan dan manfaat yang jelas.
“Anggaran daerah bukan milik segelintir orang. Setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang perumahan, permukiman, cipta karya, dan penataan ruang,” kata Zaini.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui dasar perencanaan, mekanisme pemilihan penyedia, ruang lingkup pekerjaan, serta hasil dari setiap paket jasa konsultansi.
Ia menegaskan pengawasan publik bukan untuk menuduh tanpa bukti, melainkan memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan anggaran digunakan sebagaimana mestinya.
LSM GILAS mengimbau Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, khususnya Dinas Perkim, untuk membuka informasi lebih lengkap mengenai RUP, dokumen pendukung, pelaku pengadaan, metode pemilihan, hingga realisasi anggaran.
Zaini juga meminta Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta aparat penegak hukum melakukan kajian apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian prosedur, pembengkakan harga, pemecahan paket, atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.
“Kami tidak bermaksud menghakimi sebelum ada proses hukum. Namun, publik berhak mendapat penjelasan. Jika belanja ini benar untuk kepentingan rakyat, buktikan melalui dokumen, prosedur, dan hasil kerja yang dapat diperiksa,” ujarnya.
RUP merupakan dokumen perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang diumumkan sebagai bentuk transparansi anggaran. Nilai yang tercantum di dalamnya merupakan rencana dan belum tentu sama dengan nilai kontrak maupun realisasi belanja pada akhir tahun anggaran.
Hingga berita ini ditulis, Kepala dinas Dirgantara dihubungi melalui via telepon seluler, belum ada tanggapan mesti nomor telepon dalam keadaan aktif. Redaksi akan memuat tanggapan dinas terkait apabila telah diperoleh, untuk memastikan pemberitaan tetap berimbang dan akurat.
Rp 44,75 juta untuk konsumsi rapat, Rp 207,5 juta untuk perjalanan dinas, dan Rp 956 juta untuk jasa konsultan.
LSM GILAS menyoroti RUP Dinas Perkim Lampung Utara TA 2026 dan meminta transparansi penuh.
“Jangan biarkan anggaran rakyat berubah menjadi belanja yang tidak tepat sasaran,” tegas Ketua Umum LSM GILAS Lampung, Zaini.
RUP adalah rencana, bukan realisasi. Namun, publik berhak bertanya untuk siapa, untuk apa, dan siapa yang mendapat manfaat. (Rama)