Tanggamus (Medinas_News) — Riak gelombang di pesisir Tanggamus tak lagi sekadar membawa hasil laut, tetapi juga menyimpan kegelisahan panjang para nelayan. Sudah hampir sebulan, mereka terjebak dalam ketidakpastian akibat kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), yang membuat perahu-perahu terpaksa bersandar lebih lama di dermaga.
Dalam suasana penuh harap itu, Pemerintah Kabupaten Tanggamus bergerak. Wakil Bupati Tanggamus, Agus Suranto, hadir langsung dalam rapat pembahasan BBM bagi pelaku usaha perikanan, nelayan dan pembudidaya ikan, yang digelar di Aula Dinas Perikanan Tanggamus, Selasa (28/04/2026). Ia didampingi Asisten II Hendra Wijaya Mega, Kepala Dinas Perikanan Darma Setiawan, serta unsur TNI-Polri, Dishub, Ekobang, pelaku usaha SPBU, hingga perwakilan kelompok nelayan.
Rapat itu bukan sekadar pertemuan formal. Ia menjadi ruang curahan hati, tempat di mana keresahan nelayan akhirnya menemukan telinga untuk didengar.
Kepala Dinas Perikanan, Darma Setiawan, dengan nada prihatin menyampaikan bahwa kondisi ini sangat memukul kehidupan nelayan, terutama mereka yang berada di wilayah pesisir paling ujung.
“SPBN kita hanya satu, sementara wilayah pesisir ada sembilan. Di sisi lain, SPBU tidak berani melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen karena regulasi terbaru. Akibatnya, banyak nelayan tidak bisa melaut. Mereka kehilangan sumber penghasilan,” ujarnya.
Kondisi ini bukan hanya soal bahan bakar, ini tentang dapur yang tak lagi mengepul, tentang anak-anak yang menunggu ayahnya pulang dengan hasil tangkapan, dan tentang harapan yang perlahan memudar di tengah laut yang luas.
Namun, di tengah kesulitan itu, secercah harapan mulai dirajut. Pemerintah daerah bersama stakeholder berkomitmen mencari solusi nyata. Dalam waktu dekat, rapat lanjutan akan digelar untuk merumuskan langkah konkret, termasuk mempercepat akses rekomendasi pembelian BBM bersubsidi melalui kartu Kusuka, dengan pengawasan ketat dari aparat.
Asisten II Hendra Wijaya Mega menegaskan, pengawasan akan diperketat agar distribusi BBM tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Kita ingin nelayan benar-benar terbantu. Pembelian akan diatur melalui kelompok nelayan, dengan batasan yang disesuaikan kebutuhan. Ini agar adil dan tidak disalahgunakan,” jelasnya.
Dari lima SPBU di Tanggamus, tiga di antaranya telah menyatakan komitmen untuk mendukung kebutuhan nelayan, terutama mereka yang berada di wilayah terpencil seperti Kelumbayan, Pematang Sawa, dan Limau.
Di ujung pertemuan itu, satu hal menjadi jelas: pemerintah tidak tinggal diam. Di tengah gelombang kesulitan, mereka mencoba menjadi jangkar, menahan harapan agar tidak hanyut. Dan bagi para nelayan, harapan itu kini kembali berdenyut, meski perlahan.
Jurnalis : (Erwin).