Bandar Lampung (MDSnews) – Desakan agar pemerintah mengevaluasi tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (BTB) terus menguat. Aspirasi yang pertama kali disuarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung kini mendapat dukungan dari dua anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung serta DPRD Provinsi Lampung yang sama-sama meminta pemerintah pusat meninjau ulang kebijakan tarif tol yang dinilai memberatkan masyarakat.
Salah satu dukungan tersebut disampaikan oleh Mukhlis Basri dalam rapat bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan para pengelola jalan tol. Mukhlis mengungkapkan bahwa dirinya telah dihubungi oleh panitia BEM Universitas Lampung yang ingin menyampaikan langsung aspirasi mengenai mahalnya tarif Tol Lampung kepada Komisi V DPR RI.
“Dikontak oleh panitia BEM Universitas Lampung, mereka ingin ketemu dengan Komisi V. Tapi karena saya ada kegiatan lain, sehingga saya tidak bisa menemui mereka,” ujarnya.
Mukhlis mengatakan persoalan tersebut bahkan telah menjadi perhatian media nasional. Ia menyebut pemberitaan mengenai langkah BEM Universitas Lampung mengadukan mahalnya tarif Tol Lampung kepada DPR RI menunjukkan bahwa keresahan masyarakat terhadap tarif tol memang nyata dan perlu ditindaklanjuti.
“Ini juga ada berita di Kompas.com, BEM Unila adukan mahalnya tarif Tol Lampung ke DPR. Merespon apa yang disampaikan oleh BEM mahasiswa Unila ini, dan alhamdulillah sesuai absen tadi pengelola Tol Bakauheni–Terbanggi Besar juga hadir,” katanya.
Menurut Mukhlis, aspirasi mahasiswa tidak boleh diabaikan. Justru pemerintah bersama pengelola jalan tol harus memberikan respons yang serius terhadap seluruh masukan yang disampaikan.
“Harapan saya, apa yang disampaikan oleh BEM mahasiswa ini mau tidak mau harus kita respon dengan baik. Kalau kita mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), saya kira apa yang disampaikan mahasiswa ini betul sekali. Hampir seluruh poin yang mereka sampaikan memang perlu menjadi perhatian, termasuk bahwa tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar merupakan yang paling mahal dibandingkan ruas tol lainnya di Sumatera,” tegasnya.
Sikap Mukhlis sejalan dengan dorongan yang sebelumnya disampaikan DPRD Provinsi Lampung. Dalam rapat dengar pendapat bersama pengelola Tol BTB, DPRD meminta pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kenaikan tarif yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Lampung.
Sebelumnya, mahasiswa Universitas Lampung melalui BEM juga telah menyampaikan aspirasi kepada DPR RI agar pemerintah mengevaluasi kebijakan tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar. Mahasiswa menilai besaran tarif saat ini terlalu tinggi dan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, sehingga berpotensi meningkatkan biaya logistik dan membebani pengguna jalan.
Dengan dukungan yang kini datang dari mahasiswa, DPRD Provinsi Lampung, serta dua anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung, desakan evaluasi tarif Tol Bakauheni–Terbanggi Besar semakin kuat. Seluruh pihak berharap pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) segera melakukan kajian menyeluruh terhadap kebijakan tarif tersebut agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat Lampung. (Red)