TANGGAMUS : SIAPA PEGANG KUNCI, SIAPA DAPAT JABATAN..?
Tanggamus (Medinas_News) – Dalam birokrasi yang sehat, seharusnya tidak ada pintu khusus. Tidak ada jalur VIP untuk keluarga, sahabat, orang dekat, atau mereka yang kebetulan punya nomor telepon orang berpengaruh. Semua orang seharusnya masuk melalui pintu yang sama: aturan, kompetensi, transparansi, dan prosedur. Tetapi ketika isu nepotisme, kedekatan kekuasaan, hingga dugaan pengondisian proyek mulai ramai menjadi bahan pembicaraan, publik tentu punya alasan untuk bertanya: sebenarnya siapa yang memegang kemudi pemerintahan Tanggamus..?
Pertanyaan ini tidak muncul begitu saja. Ada isu yang berkembang mengenai sejumlah jabatan strategis yang disebut-sebut diisi oleh orang-orang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ada pula sorotan terhadap proyek pembangunan yang diduga memiliki pola kedekatan tertentu. Seorang narasumber bahkan menegaskan bahwa apa yang dibicarakan bukan sekadar gosip warung kopi atau cerita tanpa dasar. “Fenomena nepotisme serta pengondisian proyek bukan isapan jempol belaka, tetapi sudah terjadi di depan mata kita,” katanya.
Narasumber itu bahkan melontarkan pertanyaan yang sederhana, tetapi cukup tajam untuk membuat banyak orang mungkin memilih diam. “BPKAD diisi siapa..? PUPR diisi siapa..?” Pertanyaannya memang pendek. Namun jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Sebab publik tidak hanya ingin tahu nama yang duduk di kursi-kursi strategis tersebut. Publik juga ingin mengetahui prosesnya. Apakah benar-benar melalui mekanisme yang objektif..? Apakah kompetensi menjadi pertimbangan utama..? Ataukah kedekatan dengan kekuasaan ikut menjadi faktor yang tidak tertulis, tetapi diam-diam bekerja di belakang layar..?
Karena inilah masalahnya. Nepotisme tidak selalu datang sambil membawa papan nama bertuliskan, “Saya dipilih karena orang dekat.” Ia bisa datang dengan pakaian rapi, prosedur yang terlihat lengkap, bahasa birokrasi yang sangat formal, bahkan dengan dokumen yang tampak sah. Tetapi publik tetap berhak bertanya ketika pola yang muncul mulai terlihat terlalu sering. Si A naik jabatan, kebetulan dekat. Si B mendapat posisi strategis, kebetulan juga dekat. Si C mendapatkan peluang proyek, kebetulan punya akses. Kalau “kebetulan” terlalu sering terjadi, wajar jika masyarakat mulai bertanya: ini benar-benar kebetulan atau ada pola yang sedang bekerja..?
Tidak ada yang salah dengan seseorang memiliki hubungan baik dengan penguasa. Tidak ada aturan yang melarang pejabat mempunyai keluarga, sahabat, teman sekolah, atau rekan dekat. Tetapi persoalannya berubah ketika hubungan tersebut diduga menjadi jalan pintas menuju jabatan, proyek, fasilitas, atau keuntungan tertentu. Karena ketika kekuasaan mulai membuka lebih banyak pintu bagi orang-orang yang dekat, sementara masyarakat biasa harus antre panjang dengan syarat yang semakin banyak, maka yang lahir bukan lagi kepercayaan. Yang lahir adalah kecurigaan.
Begitu pula dengan proyek pembangunan. Pemerintah memang memiliki mekanisme. Ada aturan, proses administrasi, persyaratan, pengadaan, evaluasi, dan berbagai ketentuan lainnya. Tetapi aturan tidak akan banyak berarti jika pada akhirnya masyarakat melihat hasil yang sama: yang berputar di lingkaran proyek adalah nama-nama yang itu lagi, itu lagi, dan itu lagi. Publik tentu tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa ada pelanggaran hukum. Dugaan bukan vonis. Isu bukan fakta hukum. Tetapi jangan pula setiap pertanyaan masyarakat dianggap sebagai fitnah atau serangan terhadap pemerintah.
Justru pemerintah yang yakin prosesnya bersih seharusnya tidak memiliki alasan untuk takut membuka data.
Kalau pejabat dipilih karena kemampuan, tunjukkan rekam jejaknya.
Kalau prosesnya objektif, jelaskan mekanismenya.
Kalau proyek diberikan melalui prosedur yang benar, buka prosesnya.
Kalau tidak ada pengondisian, biarkan data berbicara.
Sederhana sebenarnya.
Masalahnya, sering kali masyarakat justru diminta percaya tanpa diberikan alasan yang cukup untuk percaya. Transparansi hanya muncul dalam slogan. Meritokrasi hanya hidup di pidato. Sementara di lapangan, publik melihat orang-orang tertentu seperti selalu tahu pintu mana yang harus diketuk, siapa yang harus dihubungi, dan jalur mana yang paling cepat membawa mereka ke ruang kekuasaan.
Jangan sampai yang paling cepat mendapatkan proyek bukan yang paling siap.
Jangan sampai yang paling mudah mendapatkan jabatan bukan yang paling kompeten.
Jangan sampai yang menentukan bukan kualitas, tetapi kedekatan.
Dan jangan sampai birokrasi berubah menjadi tempat di mana kemampuan hanya menjadi syarat tambahan, sementara akses menjadi syarat utama.
Sebab kalau itu yang terjadi, masyarakat kecil sedang menghadapi sistem yang tidak adil. Mereka diminta mengikuti aturan, melengkapi syarat, mengantre, bersaing, dan membuktikan kemampuan. Sementara sebagian orang lain mungkin cukup memiliki satu modal yang jauh lebih kuat: mereka mengenal orang yang tepat.
Inilah yang berbahaya.
Bukan hanya soal siapa yang mendapatkan jabatan.
Bukan hanya soal siapa yang memenangkan proyek.
Tetapi tentang pesan apa yang diterima masyarakat.
Kalau orang melihat kedekatan lebih ampuh daripada kompetensi, maka orang akan berhenti percaya pada proses. Ketika orang berhenti percaya pada proses, mereka akan mulai mencari jalur sendiri. Ketika semua orang mulai mencari “orang dalam”, maka sistem perlahan kehilangan wibawanya.
Dan di situlah pintu belakang kekuasaan mulai menjadi masalah besar.
Pemerintahan seharusnya tidak dibangun berdasarkan siapa keluarga siapa. Tidak berdasarkan siapa teman siapa. Tidak berdasarkan siapa pernah membantu siapa. Tidak berdasarkan siapa punya kedekatan dengan siapa. Jabatan publik adalah amanah untuk mengelola kepentingan masyarakat, bukan hadiah untuk membalas kedekatan. Anggaran pemerintah adalah uang rakyat, bukan uang yang bebas dibagikan berdasarkan selera. Proyek pembangunan bukan kue ulang tahun yang bisa dibagi-bagi kepada kelompok tertentu.
Kalau memang semua tudingan itu tidak benar, justru pemerintah punya kesempatan emas untuk mematahkan semuanya.
Bukan dengan marah.
Bukan dengan menyerang balik.
Bukan dengan mencari siapa yang berbicara.
Tetapi dengan membuka fakta.
Karena kritik yang dijawab dengan data akan selesai menjadi diskusi. Tetapi kritik yang dijawab dengan kemarahan justru sering berubah menjadi kecurigaan yang lebih besar. Publik bisa saja diam, tetapi diam bukan berarti tidak melihat. Masyarakat bisa saja tidak memiliki akses ke ruang rapat, tetapi mereka melihat siapa yang tiba-tiba mendapatkan posisi. Mereka tidak selalu memegang dokumen pengadaan, tetapi mereka melihat siapa yang terus mendapatkan pekerjaan. Mereka mungkin tidak duduk di samping penguasa, tetapi mereka tahu siapa saja yang selalu berada di sekelilingnya.
Jadi jangan anggap publik tidak memahami apa yang sedang terjadi.
Masyarakat mungkin tidak mengetahui seluruh isi dapur kekuasaan. Tetapi mereka bisa mencium asapnya ketika ada sesuatu yang mulai terbakar.
Tanggamus hari ini membutuhkan pemerintahan yang berani membuktikan bahwa jabatan tidak diperoleh karena kedekatan, bahwa proyek tidak dimenangkan karena hubungan, dan bahwa birokrasi tidak dijalankan untuk memperkuat lingkaran tertentu. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa siapa pun memiliki kesempatan yang sama selama memenuhi syarat dan memiliki kemampuan.
Kalau pintunya memang satu, maka semua orang harus masuk melalui pintu yang sama.
Jangan masyarakat disuruh antre di depan dengan membawa berkas setebal kitab, sementara orang-orang tertentu sudah lebih dulu duduk di dalam karena masuk melalui pintu belakang.
Jabatan bukan warisan keluarga. Proyek bukan jatah kelompok. Kekuasaan bukan milik pribadi. Dan uang rakyat bukan hadiah untuk orang-orang terdekat.
Tentu, sekali lagi, semua dugaan harus dibuktikan. Tidak boleh ada orang yang dihukum hanya berdasarkan isu. Tidak boleh ada kesimpulan tanpa fakta. Tetapi sama pentingnya, tidak boleh ada kekuasaan yang merasa terlalu tinggi untuk ditanya. Karena semakin besar kekuasaan, semakin besar pula kewajiban untuk menjelaskan kepada publik.
Maka pertanyaannya kini sederhana.
Kalau semua sudah sesuai aturan, apa yang perlu ditutup-tutupi..?
Kalau semua berdasarkan kompetensi, kenapa takut membuka rekam jejak..?
Kalau proyek sudah transparan, kenapa publik harus mencari tahu sendiri..?
Dan kalau memang tidak ada “pintu belakang”, mengapa masyarakat masih merasa hanya orang-orang tertentu yang selalu tahu jalan masuknya..?
Tanggamus tidak membutuhkan pemerintahan yang alergi terhadap pertanyaan. Tanggamus membutuhkan pemerintahan yang berani menjawab. Bukan sekadar dengan narasi, tetapi dengan bukti. Bukan dengan janji, tetapi dengan transparansi. Bukan dengan menyuruh rakyat percaya, tetapi dengan memberikan alasan yang cukup agar rakyat percaya.
Karena pada akhirnya, masyarakat tidak sedang meminta sesuatu yang berlebihan.
Mereka hanya ingin memastikan satu hal:
Apakah pemerintahan ini benar-benar sedang membangun Tanggamus untuk semua orang, atau diam-diam sedang memperkuat lingkaran dalam kekuasaan..?
Kalau memang semua bersih, silakan buka pintunya.
Kalau semua transparan, silakan tunjukkan datanya.
Kalau semua berdasarkan kompetensi, silakan buktikan prosesnya.
Dan kalau ternyata memang ada yang selama ini terlalu mudah masuk melalui pintu belakang, maka publik juga berhak tahu:
Siapa yang memegang kuncinya..?
Publik bertanya. Pemerintah menjawab. Data yang membuktikan.
Penulis : (Erwin).