Tanggamus (Medinas_News) — Laut yang membentang, perjalanan yang panjang, dan keterbatasan tenaga kesehatan menjadi gambaran nyata tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil Kabupaten Tanggamus. Di Pekon Martanda, Kecamatan Pematang Sawa, pelayanan harus terus berjalan di tengah sulitnya akses geografis. Bahkan, di tengah 21 tenaga kesehatan yang tersebar di tujuh pekon, hanya lima orang yang bertugas di puskesmas induk.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, Herry Novrizal, saat menempuh perjalanan darat dan laut untuk melihat langsung situasi pelayanan kesehatan di wilayah tersebut, Kamis (15/10/2026). Kunjungan itu bukan sekadar agenda kedinasan, melainkan upaya memotret kebutuhan nyata masyarakat dan tenaga kesehatan yang setiap hari berhadapan dengan keterbatasan.
Berangkat Saat Fajar, Menembus Laut Demi Pelayanan
Ketika sebagian masyarakat baru memulai aktivitas pagi, rombongan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus telah memulai perjalanan dari Kota Agung sekitar pukul 05.00 WIB. Tiba di Pekon Way Nipah sekitar pukul 06.30 WIB, rombongan kemudian bersiap melanjutkan perjalanan menggunakan perahu fiber sekitar pukul 07.30 WIB.
Jalur laut menjadi bagian dari perjalanan menuju wilayah yang hendak ditinjau. Kondisi geografis tersebut sekaligus menggambarkan tantangan yang harus diperhitungkan ketika petugas kesehatan perlu menjangkau masyarakat atau ketika pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut.
Dipimpin Herry Novrizal, rombongan turut didampingi Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Yekti Mulyani dan Kepala Bidang Perencanaan. Sebelum menuju UPTD Puskesmas Martanda, mereka singgah di Pekon Kaur Gading untuk meninjau titik nol pembangunan atau rehabilitasi total Puskesmas Pembantu (Pustu).
Di lokasi itu, pihak kontraktor mulai mempersiapkan tenaga kerja, peralatan, dan material sebagai tahapan awal pekerjaan. Pembangunan tersebut diharapkan dapat memperkuat fasilitas kesehatan agar masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih dekat dan memadai.
Lima Petugas di Puskesmas Induk, Tantangan Tak Bisa Diabaikan
Di balik perjalanan menembus laut, terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan ketika tenaga dan sarana masih terbatas?
Herry mengungkapkan, dari 21 tenaga kesehatan yang tersebar di tujuh pekon, termasuk tujuh bidan desa, hanya lima orang yang bertugas di puskesmas induk. Para bidan desa pun turut membantu urusan administrasi dan pelaksanaan program puskesmas, di samping tanggung jawab mereka melayani masyarakat di wilayah masing-masing.
Situasi ini menunjukkan besarnya tantangan yang harus dikelola. Jangkauan pelayanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan tenaga medis, tetapi juga jarak, kondisi transportasi, dan kemampuan petugas menjangkau masyarakat yang membutuhkan pertolongan.
“Kita datang ke Martanda ini untuk memastikan pelayanan kesehatan dengan jumlah petugas yang minimal tetap bisa dilaksanakan. Kemudian, kita melihat apa saja kebutuhan pelayanan kesehatan yang perlu diprioritaskan untuk pembangunan kesehatan pada tahun-tahun berikutnya,” ujar Herry.
Ia menjelaskan, pelayanan di Puskesmas Martanda telah berjalan dengan status rawat inap. Dokter juga telah tersedia, tetapi masih menunggu terbitnya Surat Izin Praktik (SIP).
“Pelayanan sudah berjalan, tetapi masih perlu peningkatan. Masyarakat yang dilayani cukup banyak, sementara aksesnya sulit dan jarak geografisnya jauh,” tambahnya.
Ambulans Laut, Kebutuhan yang Kini Menjadi Perhatian
Di wilayah yang aksesnya turut mengandalkan jalur perairan, transportasi bukan sekadar sarana mobilitas. Transportasi juga menjadi bagian penting dalam upaya memastikan pelayanan kesehatan dan rujukan pasien dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Karena itu, salah satu kebutuhan yang mengemuka dalam evaluasi tersebut adalah kemungkinan penyediaan ambulans laut. Selain itu, kendaraan roda dua untuk menunjang mobilitas petugas dan tablet untuk mendukung penginputan data juga menjadi kebutuhan yang dicatat.
Usulan ambulans laut menjadi perhatian penting karena karakteristik wilayah menuntut dukungan transportasi yang sesuai dengan kondisi geografis. Dalam keadaan darurat, akses menuju fasilitas kesehatan lanjutan perlu mendapat perhatian serius agar pasien dapat memperoleh penanganan yang dibutuhkan.
Herry mengatakan, berbagai kebutuhan tersebut akan dipertimbangkan dan diperjuangkan melalui koordinasi serta advokasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kabupaten Tanggamus. Pelaksanaannya tetap memperhatikan kemampuan anggaran daerah, termasuk biaya operasional.
Dengan demikian, hasil peninjauan diharapkan menjadi dasar untuk menyusun prioritas yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan.
Di Tengah Keterbatasan, Harapan Masyarakat Tetap Harus Dijaga
Meski menghadapi tantangan akses, pelayanan kesehatan di Martanda terus diupayakan. Salah satunya melalui program pelayanan kesehatan bergerak untuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Kepala UPTD Puskesmas Martanda, Diana, menjelaskan bahwa program tersebut menghadirkan dokter spesialis untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, termasuk pemeriksaan ibu hamil oleh dokter spesialis kandungan.
“Melalui kegiatan ini, kami menghadirkan pelayanan dokter spesialis, termasuk dokter spesialis kandungan, untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Martanda. Pelayanan pemeriksaan, termasuk USG, diberikan secara gratis,” jelas Diana.
Pelayanan tersebut menjadi kesempatan bagi ibu hamil untuk memperoleh pemeriksaan dan mendeteksi risiko kehamilan lebih dini. Di tengah tantangan geografis, akses terhadap pemeriksaan kehamilan merupakan bagian penting dari upaya menjaga keselamatan ibu dan bayi.
Kehadiran dokter spesialis melalui program pelayanan bergerak juga memperlihatkan bahwa keterbatasan akses perlu dijawab dengan upaya pelayanan yang menyesuaikan kebutuhan masyarakat.
Bukan Sekadar Kunjungan, tetapi Pekerjaan Rumah yang Harus Dituntaskan
Kunjungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus ke Martanda menjadi momentum untuk melihat langsung persoalan yang tidak selalu terlihat dari balik meja kerja. Keterbatasan tenaga, kebutuhan sarana, sulitnya mobilitas, hingga dukungan rujukan menjadi sejumlah hal yang perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan dan koordinasi lintas pihak.
Peninjauan pembangunan Pustu di Pekon Kaur Gading juga menjadi bagian dari upaya memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Pada akhirnya, tantangan pelayanan kesehatan di Martanda bukan semata-mata tentang jauhnya perjalanan atau sulitnya akses. Persoalan utamanya adalah bagaimana memastikan masyarakat tetap memperoleh pelayanan yang layak, sementara tenaga kesehatan dapat bekerja dengan dukungan yang memadai.
Sebab, bagi masyarakat di wilayah terpencil, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau bukanlah kemewahan. Itu merupakan kebutuhan mendasar yang menyangkut keselamatan dan kehidupan.
Laut mungkin menjadi bagian dari batas geografis Martanda. Namun, dalam pembangunan kesehatan, jarak tersebut harus menjadi alasan untuk memperkuat perhatian, bukan membiarkan kebutuhan masyarakat semakin jauh dari jangkauan.
Jurnalis : (Erwin).